TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Rapat Paripurna versi Koalisi Indonesia Hebat (KIH) memutuskan pembagian pimpinan alat kelengkapan dewan (AKD) ditentukan secara proporsional.

Rapat dipimpin oleh Ida Fauziah di ruang rapat Badan Musyawarah (Bamus) DPR, Gedung DPR, Jakarta, Selasa (4/11/2014).

"Baru saja rapat paripurna penetapan hasil rapat konsultasi yang berkaitan dengan penetapan alat kelengkapan dewan," kata Ida.

Berdasarkan sistem proporsional, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan mendapatkan jatah pimpinan AKD terbanyak. Total ada 63 pimpinan AKD dengan komposisi 16 ketua dan 47 wakil ketua.

Komposisi pimpinan AKD versi Fraksi dari KIH: Fraksi PDIP memperoleh 3 ketua, 9 wakil ketua; Fraksi Partai Golkar memperoleh 3 ketua, 8 wakil ketua; Fraksi Partai Gerindra memperoleh 2 ketua, 6 wakil ketua; Fraksi Partai Demokrat memperoleh 2 ketua, 5 wakil ketua; Fraksi PAN memperoleh 1 ketua, 4 wakil ketua; Fraksi PKB memperoleh 1 ketua, 4 wakil ketua; Fraksi PKS memperoleh 1 ketua, 3 wakil ketua; Fraksi PPP memperoleh 1 ketua, 3 wakil ketua; Fraksi Partai Nasdem memperoleh 1 ketua, 3 wakil ketua;.Fraksi Partai Hanura memperoleh 0 ketua, 2 wakil ketua.

Sementara penetapan pimpinan komisi akan dipimpin wakil ketua sementara. Ida mengatakan proses penetapan dilakukan lewat tata tertib dengan memperhatikan kuorum anggota dan fraksi.

"Kita bersepakat begitu, tidak boleh mengabaikan fraksi yang belum hadir, penetapan AKD, jika sudah memenuhi kuorum anggota fraksi, kalau masih lima fraksi kita bersabar," ujarnya.

Dalam penetapan AKD, pimpinan versi KIH tidak memberikan batas waktu bagi lima fraksi yakni Demokrat, Golkar, Gerindra, PAN dan PKS untuk menyerahkan nama.

"Prinsip penetapan AKD harus sesuai dengan tatib," tutur Politisi PKB.

BACA JUGA :

DPR Kubu Koalisi Merah Putih dan Koalisi Indonesia Hebat Saling Gelar Rapat Paripurna
PDIP Minta Presiden Jokowi Tidak Bekerjasama Dahulu dengan DPR