Peran Manajerial DPD Harus Ditingkatkan
Pengamat hukum tata negara, Andi Irman Putra Sidin mengatakan peran manajerial politik Dewan Perwakilan Daerah harus ditingkatkan.
Penulis: Randa Rinaldi
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat hukum tata negara, Andi Irmanputra Sidin mengatakan peran manajerial politik Dewan Perwakilan Daerah (DPD) harus ditingkatkan.
"Kalau di Dewan Perwakilan Rakyat dan saat sidang harus mengetahui duduk persoalannya bukan hanya soal banting meja," kata Irman saat diskusi bertajuk "Peran Media Massa dalam Penguatan DPD RI" di Senayan, Jakarta, Selasa (4/11/2014).
Irman berpendapat, manajerial politik untuk bersuara dan berpendapat seharusnya digunakan anggota. Peningkatan keterampilan politik di DPD dinilai lebih penting daripada menggugat undang-undang.
"Jadi kalau mereka bekerja harus dipantau, jangan hanya pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat," kata Irman.
Irman menambahkan, kinerja legislatif yang kuat akan terlihat jika manajerial politik yang baik. Peningkatan manejerial politik tersebut harus dibangun dan disetujui oleh anggota DPD serta bekerja bersama presiden dan DPR.
"Kerja legislasi DPD belum optimal karena DPR jago semua. Anggota-anggota fraksi yang tidak tahu apa-apa dipaksa untuk tahu, ini suatu keunggulan di DPR," kata Irman.
