Politisi Golkar Anggap Jokowi Paksa Rakyat Telan Pil Pahit
Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, baru belasan hari memerintah, Presiden Joko Widodo memaksa rakyat menelan pahit.
Penulis: Muhammad Zulfikar
Editor: Gusti Sawabi
Laporan Wartawan Tribunnews.com, M Zulfikar
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Golkar DPR, Bambang Soesatyo mengatakan, baru belasan hari memerintah, Presiden Joko Widodo langsung memaksa rakyat menelan pil pahit. Tidak menghiraukan aspirasi rakyat, Jokowi tampaknya tetap kekeh akan menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi dalam waktu dekat ini. (baca juga: Presiden Jokowi Belum Putuskan Kapan Kenaikan Harga BBM)
"Kebijakan Jokowi ini jelas-jelas menyakiti rakyat dan sulit diterima akal sehat. Pemerintah baru ini menaikkan harga BBM bersubsidi ketika harga minyak di pasar internasional sedang mengalami penurunan," kata Bambang dalam pesan elektroniknya, Selasa (4/11/2014).
Wakil Bendahara Umum Golkar itu menuturkan, APBN-P 2014 mengasumsikan harga minyak 105 dolar AS per barel, sementara harga minyak saat ini di kisaran 82 dolar AS per barel. Logikanya, kalau pun tidak mau menurunkan harga BBM bersubsidi, Jokowi setidaknya harus punya keberanian dan kemauan politik untuk mempertahankan harga pada level yang berlaku sekarang demi melindungi rakyat.
"Tetapi, alih-alih meringankan beban kehidupan rakyat, Jokowi tetap saja memilih cara instan menaikkan harga BBM bersubsidi untuk mengamankan APBN tahun berjalan. Dengan cara instan itu, rakyat lagi-lagi dipaksa berkorban," tuturnya.
Sebab, menaikkan harga BBM bersubsidi adalah tindakan yang tidak berpihak pada rakyat atau wong cilik. Ungkapan ‘Jokowi pro Rakyat’ kini terbukti sebagai slogan tanpa makna. Apalagi, tidak ada jaminan para menteri ekonomi dari Kabinet Kerja mampu meredam dampak negatif dari naiknya harga BBM bersubsidi.
"Kenaikan harga BBM akan diikuti dengan naiknya harga barang dan jasa, utamanya harga komoditi kebutuhan pokok dan tarif jasa angkutan penumpang pada semua moda transportasi. Ketidakmampuan para menteri meredam dampak negatif itu akan semakin menyengsarakan rakyat," katanya.
Masih kata Bambang, bantuan non tunai lewat penerbitan berbagai 'Kartu Sakti' tidak akan mengurangi penderitaan warga miskin karena lonjakan harga barang dan jasa biasanya jauh lebih tinggi. "Inilah pil pahit dari Presiden Jokowi yang harus ditelan seluruh rakyat Indonesia," tandasnya. (baca juga: Kartu Indonesia Sehat, Jokowi Ingin Seluruh Warga Sehat)
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.