JK: Harga Minyak Dunia akan Kembali Naik
Menurut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) turunnya harga sampai di bawah 100 USD per barel itu tidak akan berlangsung lama
Editor: Gusti Sawabi
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA --- Harga minyak dunia turun hingga 82 USD per barel. Menurut Wakil Presiden RI, Jusuf Kalla (JK) turunnya harga sampai di bawah 100 USD per barel itu tidak akan berlangsung lama, dan pemerintah akan kembali harus merogoh kocek dalam-dalam untuk menyubsidi BBM bari masyarakat.
Kepada wartawan di kantor Wakil Presiden RI, Jalan Medan Merdeka Utara, Gambir, Jakarta Pusat, Jumat (7/11/2014), JK mengatakan jika harga minyak terus-terusan berada di bawah 100 USD per barel maka negara-negara penghasil minyak di Timur Tengah akan merugi, dan mereka pun akan mengambil antisipasi hal itu. (baca juga: Harga BBM Indonesia Tidak Bisa Mengacu pada Harga Minyak Dunia)
"Apa anda sudah baca? (Negara-negara) OPEC mau turunkan kuotanya supaya harga (minyak) naik lagi?" katanya.
Selain itu rupiah juga melemah seiring dengan turunnya harga minyak, hal itu pun membuat Indonesia tidak bisa mengambil keuntungan dari turunnya harga minyak.
"(Minyak) itu barang impor. Memang (saat ini) subsidi juga turun sedikit. Tapi segera naik lagi," ujarnya.
Anggaran Penerimaan dan Belanja Negara (APBN) memprediksi harga minyak akan berkisar 105 USD per barel, dan pemerintah pun sudah menganggarkan subsidi BBM dengan acuan tersebut. Belakangan harga minyak pun turun menjadi di bawah harga yang diprediksi.
Wakil Ketua DPR Fadli Zon seperti yang diberitakan TRIBUNnews.com menganggap argumen-argumen pemerintah untuk menaikkan harga BBM menjadi tidak relevan, kata dia seharusnya pemerintah tidak terbebani dengan subsidi.
Pemerintahan Joko Widodo (Jokowi) - JK memang berencana mengurangi subsidi BBM dengan konsekuensi naikknya harga eceran. Hal itu sudah didengung-dengungkan Jokowi-JK bahkan sebelum dilantik. (baca juga: Harga Minyak Dunia Jatuh ke Level Terendah)
Sebagai langkah awal pemerintah mengeluarkan Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS). Kata JK setelah kartu-kartu tersebut terdistribusi dengan baik, pemerintah akan mengurangi subsidi BBM bila diperlukan (NURMULIA REKSO PURNOMO).
Kirim Komentar
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.