TRIBUNNEWS.COM - Sejumlah isu politik, hukum, hingga pendidikan menjadi sorotan publik nasional dalam sehari terakhir.

Polemik penggunaan anggaran Rp100 miliar untuk sapi kurban Presiden Prabowo Subianto menuai kritik dari pengamat hingga akademisi yang mempertanyakan transparansi dan prioritas kebijakan tersebut.

Di sisi lain, perdebatan mengenai posisi Letkol Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet kembali mencuat setelah disorot sejarawan Anhar Gonggong.

Kasus dugaan ijazah palsu Jokowi juga kembali ramai usai Refly Harun menilai proses pelimpahan berkas perkara melanggar aturan KUHAP.

Selain itu, usulan mata pelajaran Bahasa Prancis di sekolah turut menuai kritik karena dinilai berpotensi menjadi kebijakan simbolik diplomatik semata.

1) Ray Rangkuti: Rp100 M untuk Sapi Kurban Prabowo Habiskan 70 Persen Jatah DOP dan Banmaspres Setahun

Direktur Eksekutif Lingkar Madani (Lima) Indonesia, Ray Rangkuti, menilai penggunaan Dana Operasional Presiden (DOP) dan Bantuan Kemasyarakatan Presiden (Banmaspres) sebesar Rp 100 miliar untuk membeli sapi kurban adalah langkah yang kurang strategis dan cenderung berlebihan.

Menurut Ray, alokasi dana tersebut telah menghabiskan lebih dari 70 persen total pagu DOP dan Banmaspres dalam setahun, yang umumnya hanya berkisar di angka Rp 100 miliar hingga Rp 160 miliar.

"Dengan mengeluarkan dana Rp 100 miliar untuk sapi kurban tok, rasanya kurang strategis, bahkan cenderung berlebihan," kata Ray saat dihubungi Tribunnews.com, Jumat (29/5/2026).

Ray menyoroti masalah waktu penggunaan anggaran tersebut.

Saat ini, kata dia, baru memasuki bulan keenam atau pertengahan tahun.

Baca Selengkapnya  

2) Profil Prof Anhar Gonggong, Ingatkan Teddy Mundur dari TNI Jika Seskab adalah Jabatan Sipil

Sejarawan yang juga pengamat kebangsaan, Profesor Anhar Gonggong, membahas soal jabatan Letnan Kolonel (Letkol) Teddy Indra Wijaya sebagai Sekretaris Kabinet (Seskab) padahal masih berstatus sebagai prajurit aktif TNI.

Anhar menilai, apabila Seskab merupakan jabatan sipil, maka Teddy harus mundur dari kesatuannya.

"Kalau Seskab itu dianggap sebagai jabatan sipil, maka ya harusnya dia pensiun dini (sebagai prajurit TNI)" ujarnya, dikutip dari YouTube Anhar Gonggong Official, Kamis (28/5/2026).

Sebab, imbuh dia, prajurit TNI yang menempati jabatan sipil berarti telah melanggar aturan.