Aturan mengenai hal tersebut, dijelaskan Anhar, telah diatur dalam sistem ketatanegaraan pascareformasi.

Baca Selengkapnya

3) Refly Harun Klaim Kasus Ijazah Jokowi Tak Layak Dilanjutkan, Ada Pelanggaran Batas Pelimpahan Berkas

Kuasa hukum Roy Suryo dan Tifauzia Tyassuma atau Dokter Tifa, Refly Harun, mengeklaim kasus yang menjerat kedua kliennya yakni dugaan pencemaran nama baik terkait tuduhan ijazah palsu Presiden ke-7 RI, Joko Widodo (Jokowi) tak layak dilanjutkan.

Menurutnya, Polda Metro Jaya sudah melanggar ketentuan terkait batas waktu pelimpahan berkas perkara ke Kejaksaan Tinggi (Kejati) DKI Jakarta.

Dia  menilai kepolisian melanggar Pasal 138 ayat 2 KUHAP lama karena telah melebihi batas waktu pengembalian berkas perkara yang sempat dikembalikan oleh kejaksaan.

Refly mengatakan, kejaksaan sempat mengembalikan berkas perkara Roy Suryo cs pada 9 Februari 2026. Namun, Polda Metro baru melimpahkan kembali berkas tersebut pada 17 April 2026.

Baca Selengkapnya

4) Kritik P2G soal Prabowo Ingin Ada Mapel Bahasa Prancis: Nanti Kunjungan ke Tiongkok, Wajib Mandarin

Instruksi Presiden Prabowo Subianto agar sekolah di Indonesia mengajarkan Bahasa Prancis dikritik oleh Perhimpunan Pendidikan dan Guru (P2G).

Diketahui, instruksi tersebut disampaikan Prabowo saat lawatannya ke Prancis bertemu dengan Presiden Emmanuel Macron pada Kamis (28/5/2026).

Koordinator Nasional P2G, Satriwan Salim mengkritik instruksi Prabowo tersebut dan dianggapnya sebagai basa-basi diplomatik antar negara.

Pasalnya, ia mengatakan belum ada alasan dan sebab yang jelas dari Prabowo terkait instruksi tersebut.

Dia pun lantas menyindir Prabowo yang dimungkinkan akan memberikan instruksi serupa untuk ketika melakukan kunjungan ke negara lain.

Baca Selengkapnya

5) Guru Besar Trisakti Soroti Transparansi Anggaran Rp 100 Miliar Untuk Sapi Kurban Prabowo

Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Trisakti, Trubus Rahardiansyah, angkat bicara mengenai polemik penyaluran ribuan hewan kurban sapi atas nama Presiden Prabowo Subianto pada momentum Idul Adha 1447 Hijriah.

Menurutnya dari kebijakan tersebut ada beberapa hal yang dipermasalahkan masyarakat.