Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pimpinan DPR bereaksi atas 'Kartu Sakti' yang diluncurkan Presiden Joko Widodo. Ketiganya yakni Kartu Indonesia Sehat (KIS), Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Kartu Keluarga Sejahtera (KKS).

Wakil Ketua DPR Agus Hermanto menilai program tersebut sulit dijalankan. Pasalnya tidak ada anggaran yang sesuai untuk mendukung program tersebut.

Ia menganggap program yang diluncurkan Jokowi secara umum sama dengan era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Program ini, sama dengan program pak SBY, tapi pak Jokowi mau lebih fokus," kata Agus di Jakarta, Minggu (9/11/2014).

Politisi Demokrat itu mencontohkan program KIP sama dengan Beasiswa Siswa Miskin.  "Caranya serta metodenya sama dengan BLSM cuma namanya KIP. Bedanya yang satu pembayarannya lewat ATM yang satu melalui Kantor Pos, tapi sama semua," ungkapnya. (baca juga: Pemerintah Anggarkan Rp 10 Triliun untuk BLSM)

Meski program sejenis namun Agus mengatakan sulit untuk dilaksanakan karena nama berbeda. Anggaran saat ini dialokasikan untuk BSM. Hal yang sama juga terjadi pada Program Koalisi Indonesia Sehat.

Program tersebut sama dengan BPJS. "Namun tak diambil semuanya, hanya yang iurannya diambil oleh negara. Yang berarti betul-betul prinsip jaminan kesehatan, seperti Asuransi. Ya sama tapi namanya berubah. Itu yang sulit untuk dilakukan," tuturnya.

Apalagi, Agus mendengar program tersebut menggunakan dana CSR BUMN. Dana tersebut memiliki sejumlah ketentuan.

"CSR itu kan untuk program bina kemitraan dan lingkungan, bina kemitraan itu melakukan kemitraan dengan dana bergulir, bina lingkungan itu yang kesana, lokasinya juga harus dekat sengan lingkungan CSR tersebut, lebih sulit lagi menggunakan hal tersebut, malah bisa menjadi banyak hal yang dilanggar, menurut kami susah dilaksanakan," ungkap Agus. (baca juga: Jokowi Siap Sosialisasikan BLSM ke Warga Jakarta)