TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politikus Partai Golkar Priyo Budi Santoso memberi catatan kepada Ketua Umum DPP Partai Golkar Aburizal Bakrie yang digadang-gadang bakal mengadu peruntungannya sebagai calon ketua umum DPP Golkar di Musyawarah Nasional IX Partai Golkar pada 27 November 2014.

"Pak Aburizal sebaiknya tidak maju, dan memayungi kami saja yang lebih yunior. Akan tetapi, kalau mau maju, tidak boleh dengan cara yang tidak lazim, intimidasi, dan lain-lain," kata Priyo saat menemui Ketua Dewan Pertimbangan Partai Golkar Akbar Tandjung di DPP Partai Golkar, Rabu (12/11/2014).

Priyo satu dari sekian kader Golkar yang juga mencalonkan sebagai Ketua Umum DPP Partai Golkar untuk lima tahun mendatang. Ia mengharapkan semua kader Golkar yang ingin maju sebagai calon ketua umum DPP Partai Golkar harus dibuka lebar. Tak ada seorang pun menjegal calon lain dalam munas nanti.

"Tidak boleh ada ikhtiar yang tidak lazim di Golkar. Harus dihindarkan, ikhtiar yang tidak adil, mengada-ada, intimidatif, atau cenderung ke arah situ," tegas Priyo. Ia datang bersama calon ketua umum lainnya seperti Agung Laksono, Hajriyanto Thohari, Airlangga Hartarto malam itu.

Priyo mengungkapkan, AD/ART Partai Golkar mencakup aturan mengenai syarat minimal untuk maju sebagai calon ketua umum, yakni harus mendapat dukungan 30 persen dari DPD tingkat I dan II serta organisasi pendiri. Ia menolak jika ada wacana untuk mengubah aturan itu demi melanggengkan salah satu calon tertentu.

"Tidak boleh ada rancangan-rancangan lain yang bisa dinilai menjegal. Di antaranya adalah tambahan 30 persen dukungan dari Ketua DPD I karena ini tidak baik, mengada-ada, dan kita nilai untuk menjegal," sambung mantan Wakil Ketua DPR RI itu.

Ia mendapat banyak laporan dari pengurus Golkar di daerah, khususnya Sumatera, Kalimantan, dan Maluku, perihal aturan tak tertulis untuk mewajibkan dukungan bagi calon ketua umum tertentu. Bagi Priyo, hal tersebut merupakan fenomena negatif yang dapat mengancam budaya demokrasi di internal Golkar.