Presdir Surveyor Indonesia Usukan Pengawasan Perdagangan Antar Pulau

TRIBUNNEWS.COM,JAKARTA - Guna mendukung upaya meningkatkan pendapatan negara melalui APBN, pemerintah diharapkan memperketat pengawasan perdagangan antar pulau, khususnya terhadap komoditas yang berpotensi untuk diselundupkan ke luar negeri.

Usulan tersebut disampaikan Presiden Direktur PT (Persero) Surveyor Indonesia, M. Arif Zainuddin, menjawab pertanyaan mengenai upaya yang bisa dilakukan oleh perusahaan jasa verifikasi negara terhadap langkah cepat pemerintah meningkatkan kesejahteraan rakyat.

Arif menunjuk contoh dalam satu sisi mineral dan batubara misalnya, PT. Surveyor Indonesia ditunjuk Kementerian Perdagangan (Kemendag) untuk mengawasi ekspor mineral dan batubara melalui verifikasi.

Tetapi sementara itu di satu sisi perdagangan antar pulau, perdagangan lokal tidak ada kewajiban untuk itu.

“Tidak ada kewajiban untuk pengawasannya, makanya yang sekarang terjadi di lapangan, menurut data kita ekspor batubara misalnya ke Jepang, China, Taiwan dll ini selalu lebih kecil dari data yang mereka rilis tentang batubara yang mereka terima,” papar Arif, Sabtu (15/11/2014) dalam pernyatannya yang disampaikan kepada tribunnews.com.

Presiden Direktur PT. Surveyor Indonesia itu menduga di sini ada sesuatu yang salah, entah itu perdagangan lokal yang kemudian belok atau apa, tapi ini adansesuatu yang salah.

Karena itu, Arif mengusulkan agar perdagangan lokal itu juga diverifikasi, karena pasti akan menjadikan penerimaan dari pajak lebih terjamin, karena data berapa yang dijual dari Kalimantan misalnya pasti tercatat.

Dengan cara pengawasan dalam perdagangan lokal itu, menurut Arif, maka hari ini misalnya dikirimkan batubara ke Surabaya ke PT A, itu data akan tercatat, ini bisa di cross check, hal yang selama ini tidak bisa dilakukan.

Diakui Arif, verifikasi perdagangan lokal itu pasti menambah cost, tetapi menurutnya itu tidak begitu besar bagi pengusaha.

Menurut Presdir PT Surveyor Indonesia itu, pembeli dan penjual sebenarnya saat ini pada perdagangan lokal sudah diverifikasi tetapi hanya berdasarkan kebutuhan pembeli saja.

Ia menunjuk contoh, PLN misalnya yang membeli batubara dari berbagai tambang di Sumatera, Kalimantan, dll, minta Surveyor Indonesia melakukan verifikasi.

Itu hanya untuk menentukan apakah kualitas dan kuantitasnya sesuai dengan apa yang dia minta.

Tetapi kalau ini nanti perdagangan antar pulau sudah diawasi, menurut Arif, untuk permintaan verifikasi sebagaimana dilakukan PLN itu tidak perlu lagi, karena ini bukan lagi kemauan pribadi dari pembeli dan penjual, tetapi dengan hasil laporan survey itu tadi, datanya bisa dipakai oleh siapa saja.

“Oleh penjualnya, oleh pembelinya, oleh Dirjen Pajak, dan akuntabilitasnya juga terjaga,” kata Arif seraya menyebutkan, sekarang ini juga semua pembelian pasti ada surveyornya, tetapi itu hanya untuk keperluan yang sangat mikro.

Arif meyakinkan, bahwa ketentuan pengawasan perdagangan antar pulau itu tidak akan menambah birokratisasi.