TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Fraksi Demokrat membantah tudingan kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) yang dikeluarkan Joko Widodo akibat pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY).

SBY dituding meninggalkan defisit anggaran hingga Presiden Jokowi menaikkan harga BBM.

"Sangat tidak baik dan bijak kalau kita menyalahkan pemerintahan satu dan lainnya. Setiap pemerintahan memiliki dinamika, tantangan dan problematik di masa masing-masing," kata Ketua Fraksi Demokrat Edhie Baskoro Yudhoyono di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (18/11/2014).

Namun bila akhirnya dibandingan dengan Presiden Jokowi, Ibas menyatakan kebijakan SBY melalui pembahasan terlebih dahulu. Apalagi kenaikan harga BBM bukanlah kali pertama terjadi. Pada masa SBY, harga BBM naik beberapa kali. Alasannya harga minyak dunia yang meningkat.

Tapi, kata Ibas, situasi yang dialami Jokowi berbeda dengan SBY. Pasalnya, Presiden Jokowi menaikan harga BBM ditengah harga minyak dunia yang cenderung turun. "Kondisi kita beda. Kita bisa cari tahu berapa harga minyak dunia sekarang?" katanya.

Sedangkan Penasehat Fraksi Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua DPR Agus Hermanto mendukung kebijakan SBY. Ia tidak setuju bila SBY disalahkan dan berimbas Presiden Jokowi menaikan harga BBM saat ini.

"Kalau menyalahkan pemerintahan SBY ini tidak beralasan. Saat SBY menaikkan BBM itu sesuai Undang-undang APBN waktu itu. Kalau sekarang, Jokowi terindikasi melanggar undang-undang," tuturnya.