TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan (PSHK), Eryanto Nugroho, mengatakan pekerjaan rumah pemerintahan Joko Widodo terkait persoalan hukum terbilang banyak.

Menurutnya, Jokowi pada saat kampanye Pilpres memiliki agenda besar terhadap persoalan hukum.

"Visi-misi Jokowi soal hukum tercantum di KPU soal permasalahan hukum. Jokowi harus penuhi janjinya itu di bidang hukum," kata Eryanto dalam diskusi bertema 'Pekerjaan Rumah Sektor Hukum Pemerintahan Jokowi-JK' di kawasan Kuningan, Jakarta Selatan, Rabu (19/11/2014).

Eryanto menuturkan, agenda pertama Jokowi terkait hukum adalah pemberantasan korupsi. Sedangkan agenda kedua Jokowi terkait hukum adalah penegakan dan perlindungan hak asasi manusia (HAM).

"Jokowi juga berjanji akan melakukan penegakan hukum di bidang agraria," tuturnya.

Sementara janji Jokowi terkait persoalan hukum adalah akan melakukan reformasi penegak hukum. Dan yang terakhir adalah akan melakukan reformasi legislasi.

"Dari lima agenda Jokowi soal hukum penugasannya yang terbanyak di Kementerian Hukum dan HAM. Seperti legislasi dan pembenahan sistem," tandasnya.