Hasil Survei: Publik Kota Lebih Tak Puas Kerja Jokowi
Tercatat publik di desa yang puas sebanyak 47.95 persen, yang tidak puas 44.52 persen, sedangkan yang tidak tahu 7.53 persen.
Penulis: Rahmat Patutie
Editor: Johnson Simanjuntak
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Lingkaran Survei Indonesia Denny JA (LSI) merilis hasil
Survei pasca kenaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi oleh pemerintahan presiden Joko Widodo. Dalam survei itu publik kota lebih tak puas dengan kerja Jokowi.
Tercatat publik di desa yang puas sebanyak 47.95 persen, yang tidak puas 44.52 persen, sedangkan yang tidak tahu 7.53 persen.
Sementara publik di kota yang puas 35.56 persen, tidak puas 40.00 persen, sedangkan yang tidak tahu 24.44 persen.
Survei itu menunjukkan baik publik di kota maupun di desa hanya dibawah 50 persen yang menyatakan puas dengan kinerja Jokowi.
Survei tersebut dilakukan melalui quick poll pada tanggal 18-19 November 2014. Survei menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of eror sebesar ±2,9 persen. Survei dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.
Peneliti LSI Ade Mulyana mengatakan, meskipun dampak terpaan kenaikan harga BBM terhadap kepuasan pemerintah Jokowi menurun, Dia menyarankan mantan Gubernur DKI Jakarta itu harus mempertahankan pamor dan citranya karena masih panjang perjalananya dalam pemerintahan.
"Ini warning untuk Jokowi," kata dia di kantor LSI, Jalan Pemuda, Rawamangun Jakarta Timur, Jumat (21/11/2014) siang.
Sebagaimana diketahui, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengumumkan kenaikan harga jual Bahan Bakar Minyak (BBM) subsidi untuk jenis premium dan solar, di Istana Merdeka, Jakarta, Kenaikkan harga jual BBM untuk dua jenis ini sebesar Rp2000 per liternya. Yakni, untuk premium dari Rp 6.500 menjadi Rp 8.500 perliter. Sedangkan jenis Solar naik dari Rp 5.500 menjadi Rp 7.500 perliternya.
