Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Anggota Dewan Pembina Demokrat Dede Yusuf menilai Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla  tidak kreatif dalam mencari sumber pemasukan negara guna memenuhi janji-janji politiknya saat kampanye Pilpres.

Kebijakan penaikan harga Bahan Bakar Minyak (BBM) dianggap dibuat tergesa-geda tanpa perencanaan yang matang, Partai Demokrat akan menggunakan hak konstitusional untuk meminta pertanggungjawaban pemerintah.

"Pemerintah seolah mentok habis ide mencari cara memenuhi janji-janji politik, akibatnya cari jalan pintas menaikkan harga BBM. Ini jelas tergesa-gesa, pepatah Sunda mengatakan 'ulah gagabah kudu asak jeujeuhan' artinya dalam membuat keputusan harus dengan pertimbangan matang tidak tergesa-gesa," kata Dede Yusuf di Jakarta, Jumat (21/11/2014).

Menurut Ketua Komisi IX DPR ini, ketidaksiapan pemerintah dapat terlihat jelas dari belum siapnya langkah-langkah antisipasi terhadap gejolak sosial dampak akibat kebijakan tersebut. "Kartu Indonesia Sehat (KIS) yang digadang-gadang sebagai kompensasi kenaikan harga BBM ternyata belum siap, bahkan simpang siur sumber pendanaan serta penerapannya," ujarnya.

Langkah terburu-buru pemerintah tampak juga dalam pemilihan waktu pengumuman yang berbarengan dengan negosiasi penetapan upah minimum buruh di berbagai wilayah Indonesia. Sehingga mempengaruhi besaran nilai komponen hidup layak (KHL) yang sedang dinegosiasikan buruh dengan pemerintah daerah serta pengusaha.

"Harga BBM yang naik sebesar dua ribu ini otomatis akan melemahkan daya beli buruh, secara otomatis pula akan menempatkan buruh yang selama ini rentan miskin menjadi golongan miskin dengan demikian menambah jumlah masyarakat miskin," tutur Mantan Wakil Gubernur Jawa Barat itu.

Dede menerangkan, pihaknya telah memanggil perwakilan buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) belum lama ini guna mendengarkan penolakan kaum buruh terhadap kebijakan penetapan harga BBM yang lebih mahal.

"Kawan-kawan buruh KSPI sudah RDPU (Rapar Dengar Pendapat Umum) dengan Komisi IX DPR, mereka keberatan dengan kenaikan BBM, bahkan mereka ancam akan lakukan mogok nasional di semua sektor," tegasnya.

Dede menilai pemerintahan Jokowi-JK tidak kreatif dalam mencari solusi persoalan fiskal, mestinya tanpa menaikkan harga BBM, pemerintah bisa melakukan trobosan pendapatan negara dari sektor lainnya.

"Mendapatkan dana pembangunan tidak mesti dengan menaikkan harga BBM, kalo pemerintah kreatif banyak cara, misal dengan cara menaikkan cukai rokok, nilainya hampir setara dengan efisiensi subsidi BBM, selain menyehatkan keuangan negara juga menyehatkan masyarakat," tuturnya.