TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Koordinator Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) Haris Azhar membeberkan temuan terbaru pihaknya mengenai 'skandal' prajurit keamanan. Ungkap Haris, sejumlah anggota TNI-Polri kerap menyelundupkan BBM dengan kendaraan dinas.

Menurutnya, praktik ilegal ini sudah berlangsung cukup lama dan diketahui masyarakat. Selain bisnis penyelundupan BBM, KontraS juga menduga adanya persaingan penimbunan senjata antara TNI dan Polri.

"Bisnis ilegal ini sudah terstruktur, jadi tidak bisa investigasi hanya melibatkan TNI dan Polri," kata Haris Azhar di Jakarta, Selasa (25/11/2014).

Senada, Pengamat militer Hari Prihartono menduga kepentingan ekonomi menjadi sumbu utama meledaknya bentrokan TNI dan Polri.

"Konflik ini sudah mengakar sejak era reformasi. Sejak itu, pemerintah belum mampu menyelesaikannya," kata Hari.

Karenanya dia menyayangkan pernyataan petinggi TNI yang dinilai terlalu menyederhanakan masalah TNI-Polri. Apalagi dengan mengatakan bentrokan tersebut adalah kenakalan prajurit. Menurut Hari pernyataan itu telah membodohi masyarakat.

"Ini institusi negara. Menggunakan atribut negara, senjata dan terjadi di ruang publik dan mengancam publik itu sendiri," ujarnya.  

Karena itu Hari mendorong pemerintah agar berani mengambil resiko untuk menuntaskan konflik antara TNI dan Polri, dengan membentuk tim investigasi independen. Bukan hanya tim investigasi gabungan. "Apapun resikonya dan biaya politiknya," tegasnya.

Bentrokan yang melibatkan personel TNI dan Polri, terakhir terjadi di Batam, pekan kemarin. Peristiwa ini diawali dari saling melotot antara dua anggota TNI dan anggota Brimob di sebuah tempat penjualan bensin eceran.

Perkelahian tak terhindarkan. Perkelahian itu berbuntut panjang. Baku tembak terjadi mengakibatkan anggota TNI Yonif 134, prajurit kepala Jack Marpaung tewas akibat peluru tajam di dadanya. Menurut Hari, peristiwa tersebut adalah cerita bersambung pertikaian kedua institusi keamanan itu.

Sampai berita ini diturunkan, Tribun belum mengkonfirmasi ke dua institusi diatas.