Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Fadli Zon Sebut Menteri Tedjo Bodoh

Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno diserang anggota Koalisi Merah Putih (KMP).

Editor: Rachmat Hidayat
zoom-in Fadli Zon Sebut Menteri Tedjo Bodoh
Tribunnews/Herudin
Wakil Ketua DPR RI, Fadli Zon (kiri) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Politik, Hukum dan HAM Tedjo Edhi Purdijatno diserang anggota Koalisi Merah Putih (KMP). Itu terjadi akibat imbauannya kepada Polri agar tak memberikan izin pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali pada 30 November 2014 dengan alasan keamanan.

Tedjo pun dituding telah bertindak bodoh dan tindakannya telah mengintervensi. Partai Golkar pun juga menentang Tedjo dan tetap akan menggelar Munas pada 30 November mendatang.

Serangan paling keras terhadap Tedjo justru disampaikan Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, Fadli Zon. "Itu bodoh sekali. Ini tidak ada urusannya dengan masalah pariwisata. Dia pernah ke Bali enggak? Nusa Dua itu terisolasi. Datang dulu ke Bali, lihat di sana enggak ada masalah," tegas Fadli Zon di Jakarta, Rabu (26/11).

Fadli yang juga Ketua DPR RI ini mengatakan bahwa persoalan keamanan merupakan kewajiban petugas keamanan. Ia menilai pernyataan Menko Polhukam juga melanggar konstitusi karena menghambat demokratisasi partai politik.

Wakil Ketua DPR RI Fahri Hamzah juga tak kalah keras mengritik Tedjo. "Kalau takut, enggak usah jadi pemerintah. Karena tugas mereka mengatur untuk tidak ada keributan. Nanti malah dituduh meruncing suasana. Serahkan itu pada mekanisme. Semua ada petugasnya. Kan Jokowi naik ekonomi class bilang Indonesia aman, kok Menko Polhukamnya bilang enggak aman?" ujar Fahri.  

Sementara itu, Golkar tetap akan menggelar Munas IX di Bali pada 30 November mendatang. Sekjen Golkar Idrus Marham mengatakan, pihaknya menghormati Menko Polhukam yang sekedar mengingatkan keamanan pada saat Munas.

"Tapi kalau itu intervensi, kita akan lakukan perlawanan," kata Idrus bersama 34 Ketua DPD I Golkar di Hotel Sultan Jakarta.

Berita Rekomendasi

Menurut Idrus, sikap Tejdo sudah dapat dikategorikan mencederai semangat reformasi yang telah didengungkan selama ini.

Partai Nasdem yang berada di Koalisi Indonesia Hebat (KIH) langsung membela Tedjo. Sekjen Nasdem Patrice Rio Capella mengatakan bahwa pernyataan Tedjo dalam rangka keamanan di Bali yang menjadi ikon wisata Indonesia.

Patrice menegaskan bahwa Menko Polhukam tidak mencampuri internal Partai Golkar. Sebagai menteri, Tedjo berhak memberikan saran tentang kondisi politik, hukum dan kemananan.

Patrice justu menyebut para pengkritik Tedjo adalah tindakan bodoh. "Ini orang-orang cerdas berkumpul berkelahi minta diamankan, Goblok aja namanya kok jadi nyalahin pemerintah, itu bukan ngamanin orang berkelahi di partai, eh jangan ada yang disitulah supaya enggak ribut," kata Patrice.

Tedjo tak tinggal diam menghadapi kritikan. Ia meminta sejumlah pihak tidak hanya memuaskan egonya saja  Tedjo mengilustrasikan, jika Golkar mengundang DPD I dan II yang jumlahnya sekitar 500 orang, ditambah DPP, serta kader pendukung tiap calon, maka jumlah totalnya akan ada ribuan orang yang berkumpul di Bali.

Di waktu bersamaan wisatawan mancanegara sedang banyak berkunjung ke Bali. Sementara baru soal penetapan tanggal Munas saja, sudah menuai pro-kontra yang akhirnya terjadi bentrokan antar kader Golkar.

"Prediksi ini (bentrok) bukan tidak mugkin. Di sini (Jakarta) hanya beberapa orang saja ramai  kan? Sampai mereka benturan fisik. Bagaimana kalau kejadian di sana?" kata mantan KASAL itu. Jika terjadi bentrokan, kata Tedjo, Bali akan dicap tidak aman oleh dunia internasional. Kerena itu dia mengingatkan sejumlah pihak, seperti Polri dan DPP Partai Golkar.

"Saya sudah mengingatkan ya. Saya juga sudah ingatkan Polri, Jadi tanggung jawab ada di orang-orang yang sudah saya ingatkan itu. Bukan saya tidak bertannggung jawab, tapi saya sudah mengingatkan," ujarnya.

Lagipula, sambung Tedjo, Golkar kan bisa melangsungkan Munas di tempat lain, pada tanggal tersebut. Jangan di tempat ramai wisatawan.

"Kalau dia nunggu Januari setelah wisatawan kembali, silakan mau adakan di Bali. Asal waktunya tidak Desember. Kalau mau bulan itu dialihkan ke  tempat sepi," imbuh Tedjo.

Tedjo juga membantah dirinya melakukan intervensi. "Dimana intervensinya? Kalau yang melakukan (Munas) itu PDIP misalnya, saya pun akan memberi tahu seperti  ini juga. Atau partai NasDem atau Gerindra atau partai apa saja, saya pasti akan ingatkan seperti tadi malam," kata Tedjo.  (tribunnews/win/fer/why)

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas