TRIBUNNEWS, COM. JAKARTA - Studi Ilmu Hubungan Internasional terus mengalami perkembangan yang pesat. Fenomena tersebut tentu saja memberikan dampak positif bagi program studi ilmu hubungan internasional khususnya di Indonesia.

Dinamika teoritis maupun konseptual memberikan warna yang beragam dalam memahami studi HI di Indonesia. Salah satunya adalah mengenai politik luar negeri.
Kebijakan politik luar negeri suatu bangsa akan sangat ditentukan oleh kepentingan nasional.

Berangkat dari hal tersebut Universitas Budi Luhur menggelar Konvensi Nasional V dengan tema “Kebijakan Hubungan Luar Negri Pemerintahan Jokowi : Agenda dan Prioritas “ di kampus Universitas Budi Luhur, Jakarta, pada 24-28 November ini.

Pembukaan konvensi secara resmi dilakukan Rabu (26/11), disampaikan oleh Rektor Universitas Budi Luhur, Prof. Ir. Suryo Hapsoro, PhD. 'Keynote Speech' oleh Dr. Andi Widjajanto, MSc, selaku Sekretaris Kabinet RI.

Setelah itu, acara dilanjutkan dengan panel diskusi oleh Prof. Dr. Mochtar Mas’oed (Univ. GadjahMada), Prof. Drs. Yanyan M. Yani, MAIR, Ph.D (Univ. Padjajaran), Prof. Dr. Bob Sugeng Handiwinata (Univ. Parahyangan). Bertindak sebagai moderator Tirta Mursitama, PhD (Univ. Bina Nusantara), yang juga Ketua AIHII (Asosiasi llmu Hubungan Internasional Indonesia).

Dalam sambutannya saat membuka resmi konvensi, Rektor UBL Prof Ir. Suryo Hapsoro, Ph.D, menjelaskan, penyelenggaraan Konvensi AIHII yang ke-5 merupakan sebuah kebanggaan tersendiri bagi Universitas Budi Luhur.

Disamping sebagai tuan rumah, konvensi tahun ini dilaksanakan pada waktu yang tepat, yaitu bersamaan dengan terpilih dan dilantiknya Presiden baru, Joko Widodo dan kabinet kerjanya yang telah terbentuk.

Dalam hal ini,ruang untuk diskursus dengan keterlibatan akademisi dalam formulasi kebijakan masih sangat terbuka.

"Saya yakin bahwa konvensi ini merupakan salah satu media untuk dapat memberikan rekomendasi kepada Pemerintah kita," papar Rektor UBL.