TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pengamat politik dari Poltracking Institute Hanta Yudha AR mengatakan Partai Golkar dihadapkan pada potensi perpecahan serius menjelang pelaksanaan Musyawarah Nasional IX yang siap diselenggarakan di Bali.

Hanta bahkan memperkirakan ada kemungkinan terbentuk partai baru apabila Golkar tak bisa mengatasi gesekan antar-faksi di partai tersebut.

"Sejak 1999, Golkar punya sejarah panjang membuat partai baru setelah Munas. Kalau ditanya mungkin, sangat mungkin terjadi kalau akhirnya tidak ada solusi untuk mengatasi (konflik) faksi-faksi di Golkar. Tentu kubu yang tak puas akan membuat 'beringin-beringin' muda," ucap Hanta di Jakarta, Sabtu (29/11/2014).

Hanta memaparkan, sejarah pendirian partai baru dari 'rahim' Partai Golkar terjadi sejak keran demokrasi terbuka di negeri ini, di awal era reformasi. Tahun 1999, dua partai baru peserta pemilu yakni Partai Kedaulatan dan Persatuan Indonesia (PKPI) dan Partai MKGR adalah partai pecahan Partai Golkar.

PKPI didirikan pada 15 Januari 1999 yang dimotori oleh para mantan politisi Partai Golkar yakni Edi Sudrajat dan Hayono Isman. Sementara Partai MKGR didirikan pada 27 Mei 1998 sebagai kekecewaan ormas pendiri Golkar itu terhadap haluan partai beringin ketika itu.

Dalam Pemilu 2004, Munas Golkar juga menghasilkan partai peserta pemilu baru yakni Partai Karya Peduli Bangsa yang didirikan pada 9 September 2002. PKPB bahkan mendeklarasikan putri Presiden Soeharto, Siti Hardijanti Rukmana atau Mbak Tutut, sebagai calon presiden.

Selain itu, pelaksanaan konvensi calon presiden Partai Golkar di tahun 2004 telah melahirkan dua partai baru yang kemudian menjadi peserta pemilu 2009 yakni Partai Hanura dan Partai Gerindra. Wiranto mendirikan Partai Hanura dan Prabowo Subianto mendirikan Gerindra. Tak berhenti di situ, pada tahun 2011, Golkar juga melahirkan Partai Nasdem dengan Surya Paloh sebagai tokoh pentingnya.

Menurut Hanta, tumbuh suburnya partai-partai baru setelah terjadi konflik di Partai Golkar tak lepas dari perseteruan faksi-faksi di partai itu. Setiap faksi itu, ucap Hanta, berdiri mandiri dan memiliki basis dukungan yang nyata di daerah. Pimpinan faksi bahkan memiliki kemampuan dana dan jaringan yang kuat yang membuat mereka bisa lebih mudah membentuk partai sendiri setelah tujuannya tak tercapai.