Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie angkat bicara mengenai sejumlah tudingan. Ical melakukan klarifikasi melalui akun twitternya @aburizalbakrie.

"Banyak tuduhan yang dialamatkan pada saya terkait munas Golkar baik melalui berita maupun mention ke akun saya," kata Ical, Minggu (30/11/2014).

Ia menjelaskan keputusan penyelenggaran munas dari Januari 2015 menjadi 30 November 2014 adalah keputusan Rapimnas di Yogyakarta pada 17 November 2014. "Bukan kepentingan pribadi saya," imbuh pemilik TVOne dan ANTV itu.

Sebagai Ketua Umum Golkar, Ical mengaku sudah menyampaikan di Rapimnas bahwa rapat pleno DPP memutuskan munas Januari 2015. "Tapi pleno rapimnas punya pandangan berbeda," ujar Ical.

Rapimnas, kata Ical, memutuskan munas dipercepat dengan alasan agenda besar nasional seperti pemilihan legislatif, presiden, pembentukan pimpinan MPR/DPR dan kabinet telah selesai.

"Karena itu rapimnas berpandangan tidak ada alasan lagi menunda munas," tuturnya.

Ical menyebut  tokoh Golkar yang kini mengatasnamakan diri sebagai Presidium Penyelamat Gollkar juga hadir dalam rapimnas. "Mereka saat itu juga tidak pernah menyatakan tidak setuju," imbuhnya.

Ical bahkan bertemu dengan Agung Laksono pascarapimnas Yogyakarta. Agung sebagai Wakil Ketua Umum Golkar, aku Ical, mengajaknya melanggar keputusan rapimnas dan tetap menyelenggarakan Munas Januari 2015.

"Saya nyatakan tidak bisa, sebagai kader Golkar yang loyal dan taat pada organisasi , tidak ada kata lain, selain tunduk dan patuh pada keputusan rapimnas," tutur.

Sebab dalam hirarki organisasi Golkar, rapimnas adalah institusi tertinggi di bawah munas. "Jangan lupa mereka yang sekarang bersikeras agar munas diselenggarakan januari 2015 adalah mereka yang sebelumnya ngotot minta Munas 2014," tuturnya.

Ical juga membantah tuduhan dirinya berambisi jadi ketum dengan menghalalkan segala cara atau mengubah aturan.

"Saya tidak pernah ajukan diri, kampanye jadi ketum lagi, tapi semua DPD I dan lebih dariapda 3/4 DPD UU juga 7 dari 10 ormas sayap minta saya kembali pimpin Golkar," katanya.

Sedangkan mengenai Yorrys Raweyai yang berniat memperbaiki Golkar, Ical mengaku menyambut positif. Namun harus dilakukan dalam koridor dan tatacara partai

"Yakni sesuai dengan AD/ART dan dilakukan dengan adu argumentasi bukan fisik atau kekerasan. Perlu diketahui bahwa Yorrys bukan fungsionaris DPP karena itu tidak berhak masuk dan mengikuti pleno DPP," ungkapnya.

Ical menegaskan ketua umum AMPG saat ini adalah Ahmad Dolly Kurnia dan bukan Yorrys. "Yorrys klaim AMPG padahal bukan," ujarnya.