TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Mahkamah Partai Golkar Muladi meminta Aburizal Bakrie akar tidak langsung memecat anggota Presidium Penyelamat Partai. Presidium diketahui dibentuk oleh Agung Laksono.

Muladi tetap meminta pengurus DPP Golkar untuk melakukan rekonsiliasi dengan presidium. "Iya, nanti keputusan (Munas) ini pemilihan ketua, kemudian Pak Ical jangan mendahului. Sanksi pemecatan supaya bisa dihindari. Rekonsiliasi dulu," kata Muladi di Hotel Westin, Bali, Selasa (3/12/2014).

Muladi juga berharap rencana presidium untuk melakukan Munas pada Januari 2015 tidak terjadi. Ia juga mengklarifikasi dirinya tidak pernah terlibat dalam presidium, meskipun namanya diklaim menjadi Munas bulan Januari.

"Kita harapkan tidak ada lagi. Waktu satu setengah bulan bisa untuk rekonsiliasi. (Kalau pun jadi) Siapa yang mau hadir dalam munas itu?" katanya.

Tetapi ia juga menyayangkan sikap presidium yang ingin melaporkan adanya kecurangan dalam Munas ini karena memenangkan Ical. Dengan barang bukti, beredarnya rekaman Steering Commitee (SC) atau Ketua Pelaksana Munas IX Nurdin Halid.

Muladi menilai Golkar tidak akan pecah meski terbentuk presidium. Bila ada kemungkinan terbentuk partai baru diluar Golkar.

"Ngga ada perpecahan. Nyempal mungkin terjadi, tapi kalau pecah tidak. Sempalan-sempalan itu mudah terjadi. Tapi sekarang buat partai itu tidak mudah," ujarnya.