Jusuf Kalla Sayangkan Munas Bali Pecat Sejumlah Kader Golkar
"Apabila kita ingin menjadi tiang atau pilar demokrasi, maka partai itu harus duluan demokratis," ungkap pria yang akrab disapa JK.
Editor: Y Gustaman
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Nurmulia Rekso Purnomo
TRIUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Ketua Umum Golkar Jusuf Kalla menyayangkan keputusan Munas IX Golkar di Bali memecat sejumlah kader lantaran menolak munas, melanggar AD/ART partai dan hasil rapimnas.
Ia menyindir elite Golkar seharusnya dewasa dan mampu mengusung nilai-nilai demokrasi dalam menjalankan roda organisasi berdasar nilai-nilai demokratis, termasuk memutuskan memecat kader-kadernya.
"Apabila kita ingin menjadi tiang atau pilar demokrasi, maka partai itu harus duluan demokratis," ungkap pria yang akrab disapa JK kepada wartawan di Gedung Manggala Wana Bhakti, Jakarta, Selasa (2/12/2014).
Kader yang dipecat berdasar keputusan munas di antaranya Nusron Wahid dan Agus Gumiwang. Keduanya tercatat sebagai anggota DPR RI terpilih periode 2014-2019. Nusron kin menjabat Kepala BNP2TKI.
Kader lain yang dipecat adalah Presidium Penyelamat Partai Golkar yakni Wakil Ketua Umum Agung Laksono, Ketua DPP Priyo Budi Santoso, Agun Gunandjar, Yorrys Raweyai, Lawrence Siburian, Zainuddin Amali, dan Leo Nababan.
Presidium Penyelamat Partai adalah kader yang menentang pelaksanaan Munas IX Golkar di Bali yang digagas Ketua Umum Aburizal Bakrie. Aburizal mengklaim pelaksanaan Munas Bali sesuai hasil rapimnas.
JK khawatir hasil Munas IX Golkar di Bali mendapat penolakan, karena prosesnya tidak patut. "Biar masyarakat menilai sendiri. Apabila ingin menghasilkan yang baik, prosesnya juga harus baik," imbuh pria asal Makassar itu.
