Nikmati berita interaktif dan LIVE report 24 jam hanya di TribunX
Tribun

Priyo Beri Sinyal Pemerintah Dukung Munas Jakarta

Priyo mengatakan pihaknya akan membawa hasil munas kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengesahan.

Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hasanudin Aco
zoom-in Priyo Beri Sinyal Pemerintah Dukung Munas Jakarta
Tribunnews/Dany Permana
Calon Ketua Umum Partai Golkar, Priyo Budi Santoso melihat persiapan acara Musyawarah Nasional IX Partai Golkar di Ancol, Jakarta Utara, Sabtu (6/12/2014). Munas IX Golkar yang dilaksanakan di Jakarta tersebut diikuti oleh tiga calon Ketua Umum, yaitu Priyo Budi Santoso, Agung Laksono, dan Agus Gumiwang Kartasasmita. (TRIBUNNEWS/DANY PERMANA) 

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Calon Ketua Umum Golkar Priyo Budi Santoso mengklaim mendapatkan sinyal pemerintah merestui Munas IX Golkar di Ancol.

Hal itu dikatakan Priyo di Arena Munas, Hotel Mercure, Ancol, Jakarta, Minggu (7/12/2014).

Priyo mengatakan pihaknya akan membawa hasil munas kepada Kementerian Hukum dan HAM untuk dilakukan pengesahan.

"Ya itu kita berikan kepada menkumham. Tunggu saja dulu. Tapi kalau kemarin dari hasil komunikasi dengan kumham dan menkopolhukam. Tanda-tanda kebaikan sepertinya mengarah ke sini," kata Priyo.

Priyo mengatakan Munas Ancol sah dan legal karena mendapatkan dukungan dari DPD, Ormas pendiri serta ormas yang didirikan. Selain itu, pihaknya juga mengaku telah mendapatkan izin keamanan dari Kapolri terkait pelaksanaan munas.

"Menkopolkam juga menjamin. Kami juga terimakasih wapres telah berikan berbagai pandangan yang itu semua menentukan niat kita sukseskan Munas IX di jakarta ini. Munas di sini, sah," imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua DPR itu menuturkan saat ini kepengurusan Munas Bali dan Jakarta dalam status quo. Untuk itu semua pihak tidak berwenang melakukan pemecatan.

BERITA TERKAIT

"Sampai nanti pemerintah dan negara melalui menkumham sahkan mana pengurus yang sah. Karena ini penting, maka sekali lagi saya beritahukan DPD I dan DPD II seluruh Indonesia yang konon hari ini diintimidasi, sekarang kepengurusan DPP status quo, sampai menkumham putuskan siapa yang sah. Mudah-mudahan dari yang Jakarta ini," ungkapnya.

Dapatkan Berita Pilihan
di WhatsApp Anda
Baca WhatsApp Tribunnews
Tribunnews
Ikuti kami di
© 2024 TRIBUNnews.com,a subsidiary of KG Media. All Right Reserved
Atas