TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - "Jika Presiden Jokowi meminta kabinetnya untuk bekerja, kita di gerakan Pramuka akan melakukan revolusi akhlak dengan mengaji, mengaji, mengaji dan bekerja," demikian dikemukakan Ketua Kwarnas Gerakan Pramuka Adhyaksa Dault.

Adhyaksa menegaskan hal tersebut saat membuka acara “ESQ Character Building Tingkat I Kwarter Nasional ” di Taman Rekreasi Wiladatika, Jakarta, Senin (8/12/2014).

Juga hadir dalam kesempatan tersebut, pendiri ESQ Leadership Center Ary Ginanjar Agustian. Pelatihan ESQ ini akan digelar sampai besok.

Adhyaksa menegaskan, aspek nasionalis dan religius sangat penting dalam mengaplikasikan revolusi mental ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Menurutnya, selain dunia, akhirat juga harus diutamakan.

"Untuk mental, karena revolusi mental itu menurut saya jalan kembali ke nasionalis religius ajaran agama masing-masing, supaya mentalnya kuat, supaya orientasinya jelas ke kehidupan bangsa dan bernegara, dan kehidpan akhirat,” tegas Adhyaksa.

Mantan Menpora ini menambahkan, Pramuka merupakan wadah yang tepat untuk melakukan revolusi mental generasi muda karena menjadi ekstrakurikuler yang wajib berdasarkan kurikulum 2013. Namun, revolusi mental ini harus dibarengi dengan revolusi sistem.

“Bagi Gerakan Pramuka revolusi mental dan revolusi sistem adalah dua hal yang berjalin berkelindan, akreditasi dan pendataan ulang adalah bagian dari revolusi sistemik Pramuka,” tegasnya.

Makanya, dia menargetkan pada 2018 seluruh gugus depan (gudep) yang tersebar di seluruh Indonesia sudah terakreditasi. Pada tahun 2015 akreditasi 50 persen , tahun 2016 akreditasi 50 persen, 2017 akreditasi 70 persen. “2018 akreditasi 100 persen,” cetus dia.

Dengan adanya akreditasi akan terjadi peningkatan kualitas gudep, gudep merupakan ujung tombak Gerakan Pramuka yang menjadi tempat berkumpul dan berlatih para anggota muda baik Pramuka Siaga, Penggalang, Penegak dan Pandega. “Dari sinilah pendidikan kepramukaan membentuk mental generasi muda Indonesia berawal,” ucap Adhyaksa.

Kedepannya, Adhyaksa berharap pembina gudep di sekolah akan bertanggung jawab atas gudep terakreditasi. Dalam konteks ini pembina gudep akan bekerjasama dengan sekolah dan madrasah. “Selain Gudep biasa ini juga berlaku bagi gudep Sako (Satuan Komunitas) yakni satuan organisasi penyelenggara pendidikan kepramukaan yang berbasis antara lain profesi, aspirasi dan agama,” jelas dia.

Selain akreditasi gudep, Kwarnas Pramuka juga melakukan pendataan anggota secara online. Sebab selama ini belum ada data yang valid mengenai jumlah anggota Pramuka di seluruh Indonesia. Padahal dengan dimasukkannya Pramuka sebagai ekstra kurikuler wajib dalam Kurikulum 2013, Pramuka menjadi wadah yang efektif dalam membentuk karakter generasi muda.

“Pembenahan ini merupakan bagian dari pembenahan fondasi organisasi Gerakan Pramuka, menjadi lebih baik, sekaligus cara kita untuk memudahkan gudep-gudep di seluruh pelosok Indonesia untuk melakukan akreditasi mengingat luasnya NKRI,” pungkas Adhyaksa.