TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Golkar M. Misbakhun angkat bicara mengenai perppu pilkada. Hal itu terkait pernyataan Ketua Umum Golkar Aburizal Bakrie yang menyatakan dukungan terhadap perppu pilkada. Padahal, rekomendasi Munas IX Golkar Bali menolak perppu pilkada.

"Saya meluruskan mengenai keputusan munas Golkar mengenai perppu dan keinginan para peserta munas itu bukan bersifat keputusan tapi rekomendasi yang lahir di rapat komisi yang pesertanya peserta munas DPD I dan DPD II dan ormas Golkar," kata Misbakhun dalam diskusi di Gedung DPR, Jakarta, Kamis (11/12/2014).

Peserta Munas ingin memperjuangkan Pilkada DPRD. Misbakhun mengatakan rekomendasi tersebut tidak dianulir oleh Ical. Sebab, rekomendasi tidak mengikat tetap untuk diperjuangkan.

"Dalam dinamika munas adalah dinamika yang harus direspon," katanya.

Menurut Misbakhun perppu yang dikeluarkan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) merusak sistem tata negara. Ia mengingatkan UU yang telah disetujui presiden pada saat itu presiden membatalkan UU tersebut dengan menerbitkan perppu.

"Dengan alasan apa keinginan publik dan follower twitternya yang cuma 2 jutaan orang. Di DPR lebih banyak mandat rakyat yang telah diberikan ke DPR. Ada preseden buruk jika ada UU yang tidak disuka akan dibuat kekosongan hukum dan dibuat perppu. kita bicara substansi perppu sendiri," katanya.