TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Politisi Senior Partai Golkar, Hajriyanto Y Thohari, tetap meminta adanya Munas Golkar rekonsiliasi.

Menurutnya, munas tersebut merupakan solusi perpecahan antar dua kubu dalam Golkar yang semula masih sangat elitis, kini mulai mengalami masifikasi.

"Lihat saja sudah mulai masuk ke Fraksi Partai Golkar di DPR. Bayangkan jika fraksi yang merupakan perpanjangan tangan partai sudah mulai terbelah juga! Bagaimana nanti kalau menyikapi wacana penggunaaan hak interpelasi, Perppu pilkada, dan lain-lainnya!" tegas Hajriyanto melalui pesan singkat, Kamis (11/12/2014).

Ia khawatir tidak lama konflik tersebut bisa merembet ke DPD I dan kemudian DPD II Golkar di daerah. Hajriyanto menuturkan internal partai dulu mencibir analisisnya dengan mengatakan tidak ada perpecahan dalam Golkar.

"Mereka tanpa sadar telah melakukan politik burung unta dengan menyembunyikan fakta telah terjadinya konflik yang menjurus ke perpecahan," imbuhnya.

Mantan Wakil Ketua MPR itu menuturkan perpecahan itu berada di ambang masifikasi setelah mulai merembet ke fraksi PG di DPR. Kini akhirnya yang berlangsung adalah kuat-kuatan politik saja.

"Masing-masing ingin menunjukkan eksistensinya secara de facto! Mereka mulai berprinsip yang penting secara de facto kubu mereka hadir (omnipresent) di medan politik. Ini ciri dari telah terjadinya masifikasi perpecahan. Semakin masif suatu perpecahan semakin kompleks dan rumit untuk direkonsiliasikan," tuturnya.

Hajriyanto menegaskan kedua kubu tersebut harus mau kompromi dan melakukan rekonsiliasi. Peluang islah atau rekonsiliasi masih mungkin terjadi. Ia meminta sesepuh Golkar yang benar-benar netral mau turun gunung untuk memediasi kedua kubu tersebut.

"Jika keduanya tidak mau juga dibujuk untuk islah, ya sebaiknya dipaksa saja dengan digelar Munas Rekonsiliasi. Itu jalan keluar yang bisa dilakukan," tuturnya.

Syaratnya adalah yang penting kepanitian munas rekonsiliasi harus benar-benar imparsial, bahkan kalau perlu kepanitiaan munas rekonsiliasi itu tokoh-tokoh yang tidak mau lagi menjadi pengurus DPP PG hasil rekonsiliasi, agar tidak ada konflik kepentingan.

Hajriyanto tetap yakin Munas islah bisa dilakukan. "Sangat mungkin dan itu satu-satunya penyelesaian perpecahan secara bermartabat Munas rekonsiliasi hanya bisa digelar dengan dengan dua prasyarat itu sesepuh turun gunung, dan ada perasaan legowo dari mereka yang berkonflik itu," tuturnya.