TRIBUNNEWS.COM, BEKASI - Pro kontra mengenai Kurikulum 2013 terus bergulir. Ketua Fraksi Partai Golkar DPR RI, Ade Komarudin ikut mengkritisi kebijakan kurikulum 2013 yang dihentikan oleh Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen) Anies Baswedan.

"Kebijakan menyetop kurikulum 2013 itu tidak bijaksana dan menyulitkan para guru di daerah," kata Ade Komarudin dalam acara Dengar pendapat sosialisasi empat pilar kebangsaan Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia di SMU 1 Setu, Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, Sabtu (13/12/2014).

Dalam cara tersebut Kang Ade sapaan akrab Ade Komarudin menyerahkan beberapa buku yang ditulis Ade Komarudin untuk keperluan Perpustakaan.

Ade melanjutkan, Kurikulum 2013 sudah dimulai dan sudah keluar APBN yang besar juga dan jangan karena ada kekurangan maka langsung di stop seketika.

"Ada pameo ganti menteri ganti kurikulum. Kasihani para praktisi pendidikan mereka kesusahan merealisasikan cara mendidik di lapangan. Apalagi para guru kesejahteraannya kurang baik terutama di daerah, maka menteri Anis jangan asal ganti kurikulum," ujarnya.

Meski demikian Ade juga menekankan pentingnya pendidikan anak-anak desa untuk menciptakan masa depan yang lebih baik.

"Anak-anak di seluruh daerah di Indonesia harus berpendidikan agar masa depannya lebih baik lagi. Saya sangat berharap anak kurang mampu bisa bersekolah dan menggapai-cita-citanya," ujarnya.

Politisi Golkar ini juga menegaskan pentingnya pemahaman empat pilar bagi pelajar agar lebih meresap dalam kehidupan sehari-hari.

"Saya kira empat pilar itu tidak sebatas teori tapi perlu juga di bumikan atau mengimplementasikannya, karena itu adalah kepribadian bangsa kita dan falsafah hidup kita," tegasnya.

Ade menyebutkan seperti halnya Pancasila yang sangat penting kedudukannya, karena itu adalah falsafah bangsa Indonesia.

"Di mana pun kita berada Pancasila adalah ideologi kita sebagai bangsa Indonesia," katanya.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional (Depinas) Soksi ini mengatakan UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan NKRI adalah pilar yang juga penting dalam membangun kekuatan bangsa, terutama NKRI yang semangatnya mempersatukan bangsa Indonesia dari Sabang sampai Merauke.

Terkait perppu Pilkada, Ade menyebutkan tidak ada yang salah dalam penyelenggaraan Pilkada melalui DPRD maupun secara langsung.

"Keduanya tidak ada yang salah karena sama-sama demokratis," kata Ade Komarudin.