TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua DPP Golkar versi Munas Ancol Melchias Markus Mekeng menilai pemerintah dalam posisi yang netral. Hal itu terkait keputusan Kementerian Hukum dan HAM yang meminta Partai Golkar menggelar islah.

"Pemerintah dengan keputusannya itu berarti sudah mempelajari dokumen keduanya yang sudah sesuai AD/ART," kata Mekeng ketika dikonfirmasi, Selasa (16/12/2014).

Dengan adanya keputusan tersebut, Mekeng kini menyerahkan kepada Golkar termasuk senior dan pinisepuh partai. Mereka diminta untuk menyelesaikan masalah di Golkar

"Saya sarankan agar dilakukan munas diulang. Panitia seperti OC dan SC yang ada di Munas Bali dan Ancol tidak boleh lagi jadi panitia dan harus dicari orang yang benar-benar netral, tidak ada kepentingan dan tidak berpihak ke salah satu kubu," kata Mekeng.

Nama SC dan OC itu, ujarnya, diusulkan dalam rapat pleno DPP dan kedua kubu saling mengusulkan nama-nama yang akan menjadi panitia munas ulang tersebut.

"Kami mengapresiasi langkah pemerintah itu. artinya keputusan munas Bali dan Ancol dianggap tidak sah atau pemecatan yang dilakukan oleh Munas Bali harus dihapus munas islah tidak boleh lama-lama, sebaiknya Januari, paling telat Februari," katanya.