TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Rini Mariani Soemarno memberikan pernyataan soal kemungkinan perekrutan Warga Negara Asing (WNA) masuk direksi BUMN. Menurut Wakil Presiden Jusuf Kalla, hal itu sesuatu yang wajar.

JK usai menghadiri Musyawarah Rencana Pembangunan Nasional (Musrembang), di Hotel Bidakara, Jakarta Selatan, Kamis (18/12/2014), mengatakan bahwa pemerintah butuh tenaga yang keahliannya mumpuni, dan profesional.

"Itu bukan hal yang baru. Karena yang dibutuhkan bukan (tenaga) asing atau dalam negeri, tetapi suatu yang mempunyai keahlian tertentu, dan profesional," katanya.

Wakil Presiden menuturkan Rini tidak mengharuskan direksi BUMN harus diisi oleh WNA. Namun bila BUMN membutuhkan tenaga dan tidak ada warga negara Indonesia yang mumpuni, tidak masalah untuk merekrut tenaga asing.

"Untuk kebutuhan ya tentu bisa saja. Belum tentu harus," jelasnya.

Ia menyebutkan pemerintah pernah merekrut WNA untuk mengisi jabatan strategis di BUMN. Kata dia di Pertamina pernah dibanjiri WNI, termasuk direksinya. Namun hal itu bukan lah sebuah pelanggaran undang-undang.

Seperti yang diberitakan sebelumnya, Rini menuturkan tidak menutup kemungkinan direksi BUMN diisi tenaga asing. Hal itu antara lain dengan mempertimbangkan profesionalisme dan kemampuan teknis.

Dalam kesempatan terpusah Menteri Kordinator Perekonomian, Sofyan Djalil juga mendukung pernyataan Rini. Bahkan Sofyan menyebut wacana tersebut sudah mendapat restu dari Presiden RI, Joko Widodo atau yang akrab dipanggil Jokowi.