TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Hasil survei yang dilakukan Lingkaran Survei Indonesia (LSI) menyebutkan, mayoritas publik menginginkan agar dua kubu Partai Golongan Karya cukup islah melalui Mahkamah Partai.

Peneliti LSI Ardian Sopa mengatakan, ada dua opsi yang dinginkan publik terkait islah partai berlambang pohon beringin tersebut.

"Pertama, sebaiknya Golkar melakukan Munas bersama atau Munas rekonsiliasi. Munas rekonsiliasi dilakukan atas dasar kesepakatan kedua kubu mengenai panitia penyelenggara, tempat dan waktu," kata Ardian dalam konferensi pers temuan terbaru survei bertajuk 'Golkar Pasca Putusan Menkumham' di kantor LSI, Rawamangun, Jakarta, Jumat (19/12/2014).

Menurutnya, dalam Munas rekonsiliasi itu semua pihak dibolehkan bertarung kembali. Ketua umum hasil Munas rekonsiliasi inilah yang nantinya akan diakui bersama. Namun cara ini menurut publik membutuhkan waktu lama dan mahal.

Kedua, lanjut Ardian islah dengan cara kesepakatan power sharing. Pada cara kedua ini, baik kubu Agung Laksono (Munas Jakarta) maupun kubu Aburizal Bakrie (Munas Bali) harus sepakat mengelola Golkar bersama-sama dimana semua pihak merasa diakomodasi dalam jabatan dan peran.

"Menurut publik, ini adalah cara yang murah dan cepat namun dibutuhkan kerelaan kedua pihak untuk berbagi," kata Ardian.

Namun, publik meyakini dua opsi tersebut akan mengalami deadlock jika Ical dan Agung bersikeras ingin menjadi ketua umum.

"Ditambah lagi posisi Golkar yang tetap di KMP akan juga mempersulit proses islah. Tapi kedua opsi diatas harus segera dilaksnakan dengan bekal niat baik kedua kubu," tambahnya.

Diketahui, survei ini menggunakan metode multistage random sampling dengan 1.200 responden dan margin of error sebesar +/- 2,9 persen. Survei ini dilaksanakan di 33 provinsi di Indonesia.

Hasilnya juga dilengkapi dengan penelitian kualitatif dengan metode analisis media, FGD, dan in depth interview.