TRIBUNNEWS.COM, MALANG – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) merekomendasikan, Kementerian Sosial sebagai kementerian utama yang bertangung jawab terhadap Bantuan Sosial (Bansos).

Rekomendasi itu keluar, setelah KPK menemukan dugaan penyelewengan dana Bansos.

Demikian diungkapkan Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa saat berada di Malang, Selasa (23/12/2014) siang.

Kendati sudah ditunjuk KPK, Khofifah masih belum tahu apakah Presiden Joko Widodo memutuskan untuk menuruti rekomendasi tersebut atau tidak.

Yang pasti, kata Khofifah, Presiden juga setuju anggaran Bansos harus lewat satu pintu saja meski tidak menyebut kementriannya.

Ia menjelaskan, KPK memberi rekomendasi untuk melakukan evaluasi setelah ditemukan banyak pelanggaran.

Salah satunya Bansos sering disalahgunakan peruntukannya saat Pilkada berlangsung dan besaran Bansos di sejumlah daerah menjadi meningkat terutama menjelang proses Pilkada.

Temuan itu terjadi hampir merata di seluruh wilayah Indonesia, oleh karena itu Bansos akan dipusatkan di satu kementerian saja.

Baca selengkapnya di Harian Surya edisi besok.
LIKE Facebook Page www.facebook.com/SURYAonline
FOLLOW www.twitter.com/portalSURYA

Penulis: Adrianus Adhi