TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo diminta melibatkan sejumlah institusi penegakan hukum dan HAM dalam pemilihan calon Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri).

Lembaga tersebut, yaitu Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM), dan Dirjen Pajak.

Pernyataan sikap tersebut disampaikan Koalisi Masyarakat Sipil di kantor Indonesia Corruption Watch (ICW), Jakarta, Jumat (9/1/2015) siang.

Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto mengaku lembaga-lembaga tersebut perlu dilibatkan sebab terdapat nama calon Kapolri yang diduga memiliki rekening tidak wajar jika dibandingkan penghasilan yang diterima (rekening gendut,-red).

"Kami berharap proses pemilihan hati-hati. Presiden tak hanya menyandarkan diri pada Kompolnas, tetapi melibatkan KPK dan PPATK. KPK memiliki mandat membersihkan korupsi. Sementara, PPATK institusi terdepan dalam penelusuran rekening mencurigakan," tutur Wakil Koordinator ICW, Agus Sunaryanto.

Selain terkonsentrasi pada rekening gendut yang dimiliki salah satu calon Kapolri, Koalisi Masyarakat Sipil juga meminta kepada Jokowi supaya memilih orang nomor satu di institusi kepolisian itu yang memiliki integritas dan tidak mempunyai rekam jejak yang buruk terutama di bidang penegakan HAM.

"Kami mengharapkan sosok Kapolri memiliki integritas, kredibilitas, dan tidak memilik rekam jejak buruk. Tidak lagi menyandera dirinya sebagai Kapolri. Tidak tersandera penegakan HAM dan rekening gendut," ujar Agus Sunaryanto.

Agus Sunaryanto berharap kerjasama presiden dengan lembaga-lembaga tersebut dalam pemilihan calon Kapolri tidak membuat adanya blunder politik yang dilakukan.

"Kami meminta Jokowi konsisten dan jangan blunder politik, seperti pemilihan jaksa agung. Jaksa agung muncul sosok tanpa adanya kerjasama presiden dengan lembaga-lembaga itu. Kalau itu tidak dilakukan maka makin lama citra dia akan semakin buruk," ujarnya.

Kapolri Jenderal Pol Sutarman pada awal tahun 2015 ini akan memasuki masa pensiun. Dengan demikian dalam waktu dekat akan ada proses pemilihan calon Kapolri yang nantinya diajukan Presiden Jokowi ke DPR RI untuk selanjutnya dilantik sebagai Kapolri baru.

Saat ini bermunculan sejumlah nama para jenderal polisi bintang tiga dan dua Polri masuk dalam bursa calon Kapolri. Misalnya saja Komjen Budi Gunawan, Komjen Suhardi Alius, Komjen Badroeddin Haiti, Irjen Safruddin, Irjen Pudji Hartanto, dan Irjen Unggung Cahyono. Di luar nama-nama tersebut juga beredar sejumlah nama lainnya.