TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - ‎Fraksi Demokrat tetap berharap Presiden Joko Widodo menunda pelantikan Komjen Pol Budi Gunawan sebagai Kapolri.

‎"Sebagai Presiden mestinya Jokowi mendengarkan aspirasi rakyat dan menguatkan legacy budaya ketatanegaraan yang sudah dibangun Presiden sebelumnya," kata Sekretaris Fraksi Demokrat Didik Mukriyanto ketika dikonfirmasi, Jumat (16/1/2015).

Ia mengatakan selama 10 tahun SBY memimpin Indonesia setiap ada pembantu atau menteri yang terjerat perkara korupsi dan ditetapkan sebagai tersangka langsung diminta mengundurkan diri. Hal itu dilakukan agar fokus terhadap upaya hukum yang dihadapinya.

‎"Apakah Jokowi akan membuat terobosan yang berbeda dalam budaya ketatanegaraan kita dengan melantik Budi Gunawan? Berarti untuk pertama kalinya Presiden RI melantik Kapolri dengan status tersangka," kata anggota Komisi III DPR itu.

Menurut Didik, masih cukup waktu bagi Presiden Jokowi untuk memberikan kesempatan dan waktu kepada Budi Gunawan untuk segera menempuh upaya hukum agar apa yang telah disangkakan KPK dapat segera berproses dan memberikan kepastian hukum. Apalagi urgensi untuk melantik Budi Gunawan saat ini juga tidak ada yang mendesak karena Jenderal (Pol) Sutarman baru akan pensiun pada Oktober tahun ini.

"Yang paling bijak saat ini yang harus dipertimbangkan dan disikapi oleh Presiden Jokowi adalah mendengarkan suara rakyat, menjaga eksistensi kelembagaan Kepolisian dan KPK agar tidak terjadi benturan ke depannya," ujarnya.