TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Partai Hanura mengakui Presiden Joko Widodo dilema terkait Komjen Pol Budi Gunawan. Pasalnya, DPR menyetujui Budi Gunawan menjadi Kapolri

Sementara KPK telah menetapkan Budi Gunawan sebagai tersangka dalam kasus rekening gendut.

"Ini sangat dilema buat Pak Jokowi, dia mengajukan nama untuk pengangkatan dan pemberhentian Kapolri sebagaimana amanat UU dan ‎sudah dilalui mekanisme," kata Ketua DPP Hanura Sarifudin Sudding di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (16/1/2015).

Saat ini bola ada di tangan Jokowi apakah tetap akan melantik Budi Gunawan setelah mendapatkan persetujuan dari DPR. Pasalnya saat ini merupakan kewenangan Jokowi.

Anggota Komisi III DPR itu mengingatkan Jokowi harus mempertimbangkan proses politik di DPR. Tetapi juga mempertimbangkan proses hukum di KPK.

"Ini dua hal yang harus dipikirkan matang-matang ini ibaratkan buah simalakama. Maju kena mundur kena, dia juga harus menghargai proses politik di DPR," tuturnya.

Mengenai praperadilan, Sudding mengatakan hal itu merupakan hak Budi Gunawan. "Saya kira proses hukum lewat praperadilan telah diatur," ujarnya.

Sedangkan untuk memunculkan nama baru pengganti Budi, menurut Sudding bisa menimbulkan perdebatan. Karena DPR telah menggelar fit and proper test dan menyetujui Budi Gunawan.

Diketahui,‎ Sidang paripurna DPR RI menyetujui hasil uji kepatutan dan kelayakan (fit and proper test) yang dilakukan Komisi III DPR RI yang secara aklamasi menyetujui Komisaris Jenderal Budi Gunawan sebagai Kapolri.