TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Mantan Wakapolri Komjen Pol (Purn) Oegroseno mempertanyakan penunjukkan Komjen Pol Badrodin Haiti sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kapolri.

Hal itu dikemukakan Oegroseno dalam diskusi di Dapur Selera, Jakarta, Minggu (18/1/2015).

"Plt ini Plt apa, Plt Pak Sutarman karana sudah diberhentikan, atau Plt-nya Pak Budi Gunawan belum dilantik, Plt siapa nih?" tanya Oegroseno.

Ia menjelaskan penunjukkan Plt diatur bila Kapolri yang menjabat diduga melangar sumpah jabatan atau melanggar UUD 1945.

Dalam keadaan itulah, Presiden dapat memberhentikan Kapolri serta memberikan laporan kepada DPR dengan menunjuk pelaksana tugas.

"‎Jadi masih ada kapolri non aktif, jadi ini UU loh ya, kedepan UU mau direvisi terserah, saya menjaga apa? Integritas Polri, Polri ini harus dijaga tidak bisa ganti Kapolri sembarangan ini engga bisa, berat loh," kata Oegro.

Ia mengatakan penggantian Kapolri berimbas pada penegakan hukum serta pelayanan publik. Ia juga mencontohkan bila seseorang melakukan praperadilan dengan menuntut penyidik dan Kapolri.

Hal itu tidak dapat dilakukan sebab tidak diatur tuntutan kepada Plt Kapolri.

"Berati orang engga bisa gugat praperadilan dong, engga ada Kapolri, jadi implikasinya cukup luas," ujarnya.

Jenderal Bintang Tiga itu berharap Presiden Joko Widodo dapat mengambil sikap secepatnya mengenai persoalan tersebut. Opsi lainnya menggelar pemilihan ulang Kapolri.

"Saya rasa beliau bisa ambil segala resiko jangan sampai pak presiden ini, kita harus kawal sampai selesai, inikan sebagai kepala negara beliau lihat situasi ini," kata Oegro.