TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Presiden Joko Widodo menyatakan, institusi Komisi Pemberantasan Korupsi dan Polri harus sama-sama diselamatkan. Kedua institusi penegak hukum itu harus menjadi institusi yang bersih.

"Yang jelas kita tegas, institusi KPK dan Polri harus diselamatkan. Iya dong, memang harus begitu," kata Presiden Jokowi dalam wawancara eksklusif dengan Pemimpin Redaksi Harian Kompas Budiman Tanuredjo yang ditayangkan Kompas TV, Sabtu (24/1/2015).

Kepala Negara berharap, semua lembaga hukum di negeri ini menjaga kewibawaan hukum. Ia tidak ingin terjadi gesekan antara KPK dan Polri. Oleh karena itu, ia berpesan agar kedua institusi itu berkomunikasi dengan baik.

"Kita sepakat bahwa institusi KPK dan Polri ini harus bersih. Harus sepakat sehingga bisa menjaga kewibawaan hukum, tidak hanya Polri, KPK; Kejaksaan Agung dan Mahkamah Agung harus bisa memberikan cerminan itu, harus bisa memberikan jaminan itu sebagai penegak hukum," kata Presiden.

Oleh karena itu, Presiden menyatakan memilih untuk tidak melakukan intervensi dalam ketegangan yang kini terjadi di antara kedua institusi. Ia menginstruksikan agar KPK dan Polri transparan dalam melakukan proses hukum.

Sebelumnya, hal yang sama juga disampaikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan Tedjo Edhy. Ia menyatakan, pemerintah akan mencarikan jalan yang terbaik agar KPK dan Polri bisa menjalankan tugas masing-masing dengan baik.

Menurut Tedjo, Presiden Joko Widodo (Jokowi) ingin menyelamatkan dua institusi penegak hukum tersebut.

"Karena Bapak Presiden menginginkan 'save KPK, save Polri', artinya dua pihak ini tidak boleh kita anak emaskan salah satunya, tetapi dua-duanya harus kita selamatkan karena ini konstitusi yang seharusnya bersama-sama dengan KPK, Polri, dan Kejaksaan Agung, jadi satu kesatuan yang kuat untuk menangani segala masalah hukum," kata Tedjo di Kompleks Istana Kepresidenan Jakarta, Sabtu.