TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum PP Muhammadiyah, Din Syamsuddin, menilai berdirinya KPK karena lembaga hukum lain kurang memerhatikan upaya pemberantasan korupsi.

Karena itu merupakan kerugian besar bila KPK dibubarkan.

"Komitmen kita terhadap pemberantasan korupsi harus berlanjut. Tidak boleh berhenti, justru harus ditingkatkan," kata Din dimintai pendapatnya oleh wartawan di kantor PP Muhammadiyah, Jakarta, Senin (26/1/2015).

Karena itu, kata Din, dirinya tegas tak setuju bila ada upaya pelemahan terhadap lembaga antirasuah yang dipimpin Abraham Samad Cs tersebut.

Dia pun menyerukan agar upaya pembubaran KPK itu dihentikan.

"Saya termasuk yang menolak KPK itu dilemahkan atau dibubarkan. Saya kira rakyat Indonesia juga akan protes," kata Din.

Lebih lanjut Din menilai bahwa kisruh Polri dan KPK saat ini merupakan momentum untuk membuktikan posisi pemerintahan Jokowi-JK.

Sebagaimana diketahui berkali-kali saat kampanye keduanya melontarkan ketegasan dalam memberantas korupsi.

"Ini momen Presiden Jokowi dan Wapres Jusuf Kalla buktikan komitmennya memberantas korupsi yang disampaikan saat kampanye dulu," kata Din.

Din sendiri melihat bahwa kini semakin masif gerakan pelemahan terhadap KPK.

Karena satu per satu pimpinannya dilemparkan masalah. Seperti tidak adanya pengganti Busyro, Bambang Widjojanto tersangka, Adnan Pandu Praja dilaporkan, lalu ada dorongan Abraham Samad mau dilaporkan ke Komite Etik.

"Ini yang berbahaya yang oleh sebagian sudah membayangkan skenarionya seperti itu. Pelemahan sitimatis yang berakhir pada pembubaran," imbuhnya.