TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Kejaksaan Agung akan melakukan pengecekan informasi dua warga negara Australia terpidana mati kasus narkoba 'Bali Nine' yakni Myuran Sukumaran dan Andrew Chan yang kabarnya melakukan Peninjauan Kembali (PK).

Kepala Pusat Penerangan dan Hukum (Kapuspenkum) Kejagung, Tony Spontana, mengatakan pihaknya akan mengecek kebenaran pengajuan PK dua terpidana itu.

"Kami periksa dulu, apa memang benar akan mengajukan PK dan sudah mendaftar," tegas Tony, Selasa (27/1/2015) di Kejaksaan Agung.

Sebelumnya Todung Mulya Lubis, kuasa hukum Myuran dan Andrew, telah menjenguk kliennya tersebut.

Keduanya ditahan di LP Kelas II-A Denpasar di Kerobokan, Kabupaten Badung, Bali.

Dalam kunjungannya ke Lapas, ia mengatakan akan mengajukan PK pascagrasi Andrew ditolak Presiden Jokowi.

Dalam hal ini, Kejaksaan Agung menyesalkan mengapa PK baru diajukan padahal grasi Myuran sudah terlebih dulu ditolak Jokowi sejak 30 Desember 2014.

Sementara grasi Andrew baru ditolak oleh Jokowi pada 17 Januari 2015.

"Kenapa mereka ulur-ulur waktu, tidak sejak dulu saja. Saat ini belum ada laporan soal pendaftaran PK. Todung waktu itu datang ke Kejati Bali untuk konsultasi," kata Tony.