TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Tim independen yang dibentuk Presiden Joko Widodo harus bisa membongkar akar permasalahan dari kisruh KPK vs Polri.

Termasuk mengungkap dugaan keterlibatan sejumlah jenderal di Polri.

Seperti disampaikan Anggota Komisi III asal PPP, Asrul Sani, tim independen yang beranggotakan sembilan orang, punya tanggung jawab berat.

Yaitu mengungkapkan fakta-fakta di balik kisruh antara KPK dengan Polri.

"Dalam hal ini, tim independen harus mendalami fakta-fakta yang terjadi, terkait Komjen BG dan Wakil Ketua KPK, Bambang Widjonarko," paparnya, Selasa (27/01/2014).

Dalam mengungkap kisruh kedua institusi tersebut, lanjut Asrul, tim independen diharapkan membuka diri bagi informasi atau data-data penting dari masyarakat. Termasuk adanya kabar tentang keterlibatan sejumlah Jenderal di Mabes Polri dalam masalah ini.

"Ya, saya mendapatkan informasi mengenai perang bintang di tubuh Polri. Kami berharap, tim independen bisa membuka diri untuk informasi dari masyarakat," tuturnya.

Beredar kabar, kisruh KPK vs Polri ini, tak bisa lepas dari persaingan tak sehat di Mabes Polri.

Persaingan itu didominasi oleh sekelompok pendukung calon Kapolri yang berpangkat bintang tiga.

Dari Sembilan jenderal bintang tiga, muncul tiga nama yang paling berpeluang yakni, Kalemdikpol Komjen Budi Gunawan, Irwasum Komjen Dwi Prayitno dan Kabareskrim Komjen Suhardi Alius.

Selanjutnya, Presiden Jokowi mencopot Kapolri jenderal Sutarman dan memilih Komjen BG sebagai calon tunggal Kapolri.

Tak lama kemudian, Kabareskrim Komjen Suhardi Alius yang menjadi kandidat Kapolri juga dicopot.

Selanjutnya, KPK menetapkan Komjen BG sebagai tersangka dalam kasus gratifikasi dan suap.

Kasus ini berasal dari data lama yang disedot dengan cepat oleh komisi antirasuah.

Yang menjadi operator data tersebut adalah Brigjen KR, salah satu petinggi di Bareskrim Mabes Polri.

Adanya perpecahan di tubuh Polri, menurut Neta S Pane, Presidium Indonesia Police Watch (IPW), sulit ditutupi. Dia menyebut adanya tiga faksi yang mencuat di tubuh Polri sehingga memunculkan kisruh KPK dan Mabes Polri.

"Pertama, pendukung Kapolri incumbent yang tak rela dicopot. Kedua, kubu yang merasa pantas menjadi kapolri dibanding Komjen BM dan merasa punya akses kuat ke PDIP. Ketiga, kelompok yang sengaja bikin kekacauan dengan harapan bisa terpilih menjadi Kapolri," papar Neta.

Untuk menyelesaikan masalah di ini, Neta menyarankan agar Presiden Jokowi melantik Komjen BG. Selanjutnya, bisa saja presiden menggunakan hak prerogatifnya dengan melakukan pergantian kapolri.

"Yang penting lantik dulu, setelah itu terserah presiden. Karena, DPR yang mensahkan Komjen BG kan mewakili suara rakyat juga," tuturnya.