Laporan wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA-- 100 hari kerja pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla menuai banyak kritik khususnya dalam bidang penegakan hukum seiring mencuatnya perseteruan antara Polri dan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Bagaimana Gubernur DKI Jakarta Basuki Tjahaja Purnama menilai 100 hari kerja Jokowi menjadi presiden?

Pria yang akrab disapa Ahok tersebut menilai apa yang dilakukan Jokowi sudah benar dan taat konstitusi. Terkait banyak kalangan menilai era pemerintahan Jokowi penegakan hukum lemah, dikatakan Ahok hal tersebut diungkapkan orang yang tidak mengenal Jokowi dengan baik.

"Karena kalian tidak mengenal beliau dengan baik, itu persoalannya. Jadi banyak sekali hal yang saya nggak bisa cerita di sini. Sebetulnya saya melihat beliau nggak berubah. Cuma masalahnya orang persepsinya itu soal ‎penegakan hukum itu lemah, menurut saya nggak," ungkap Ahok di Balai Kota, Rabu (28/1/2015).

Sayangnya Ahok tidak mau menjelaskan contoh yang bertolak belakang dengan persepsi masyarakat saat ini yang menilai penegakan hukum pada pemerintahan Jokowi lemah.

Menurut pria yang pernah menjadi pendamping Jokowi ketika menduduki Jabatan Gubernur DKI Jakarta ini, sebagai presiden Jokowi harus tetap taat konstitusi jangan mendengarkan konstituen.

"Saya kira ya sudah tetap saja taat sama konstitusi. Jangan dengarkan konstituen mau apa. Jadi kalau terjadi pertentangan, konstituen dan konstitusi, taat konstitusi," ungkapnya.