TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Politikus senior Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) Pramono Anung menyebutkan kritik pedas Effendi Simbolon terhadap pemerintahan Presiden Joko Widodo wajar.

"Apa yang disampaikan menurut saya, sebagai kader PDIP memang memiliki sifat kritis yang melekat. Dalam era demokrasi ya harusnya didengar presiden," kata Pramono di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (29/1/2015).

Namun Pramono membantah sebutan Effendi soal impeachment terhadap Jokowi. Menurutnya, kritik dan saran harus diterima Jokowi sebagai peringatan.

"Bahwa nggak ada keinginan untuk lakukan impeachment itu ngga ada. Tapi ya baik saja, ini kan sebagai warning dari beliau, (Jokowi) harus menyeleksi orang-orang yang paling benar," katanya.

Sebelumnya, Effendi Simbolon, anggota Fraksi PDIP mengingatkan Jokowi dengan bahaya pemakzulan. Selama 100 hari pemerintahannya, Jokowi dinilai Effendi belum bisa memberikan efek apa-apa. Eksekusi gembong narkoba yang dianggap wujud ketegasan pun ia kritisi.

"Kalau sudah 20 tahun di penjara baru dieksekusi ya nggak ngefek. Ngapain bunuh-bunuhin di Nusakambangan? Itu lakon orang Indonesia, seneng banget yang kamuflase, yang palsu," kata Effendi kepada wartawan di Gedung DPR, senayan, Jakarta Pusat, Selasa (27/1/2015).

Effendi menganggap Jokowi belum berpangalaman sehingga belum memberikan kinerja maksimal. Dia juga mengkritik perekrutan menteri Jokowi yang dianggap tidak sesuai sistem.

"Apa yang saya sampaikan sebagai masukan. Dalam laksanakan fungsinya sebagai presiden, ini sudah di luar sistem," ujarnya.

"Kalau seperti ini keadaannya dan dia tidak membenahi, ini jadi peluang lawan politiknya. Bisa didorong untuk dijatuhkan," kata Effendi.

Kritik-kritik ini, ujar Effendi, bukan karena sakit hati. Bukan juga karena suruhan Megawati. Dia mengaku tidak hanya mengkritik Jokowi, namun juga JK dan jajaran kabinetnya.

"Maksud saya, saya tidak rela kalau hanya Jokowi yang jatuh. Dua-duanya. Saya ingatkan, ini politik lho. Mana mungkin kelompok tertentu nunggu lima tahun," katanya.