TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Hasil survei menyebutkan polemik antara Komisi Pemberantasan Korupsi dengan Polri yang terjadi pada 100 hari pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla, tidak terlalu berpengaruh terhadap dukungan publik kepada pemerintah.

Hal itu tertuang pada hasil survei yang dilakukan Populi Center. Peneliti utama Populi Center Nico Harjanto mengatakan, tingkat kepusasan masyarakat terhadap kepemimpinan Jokowi-JK mencapai sebesar 70,1 persen. Sementara, hanya 25,8 persen saja yang menyatakan kurang puas dengan kepemimpinan mereka.

"Ini menunjukkan bahwa gonjang-ganjing politik terkait pencalonan kapolri dan pelemahan KPK belum menggerus tingkat dukungan publik terhadap kepemimpinan Jokowi-JK," kata Nico saat diskusi Smart FM bertajuk 'Alhamdulillah Lewat 100 Hari, di kawasan Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (31/1/2015).

Mengenai kinerja pemerintahan, 33,3 persen responden menyatakan bahwa pemerintahan saat ini sudah membawa sedikit perubahan dari pemerintahan sebelumnya, dan 27,8 persen menyatakan sudah ada perubahan.

"Sementara hanya 3 persen yang merasa ada perbaikan dan lima persen yang menyatakan ada kemunduran," kata dia.

Ia menambahkan, optimisme publik juga terlihat dari tingginya keyakinan masyarakat terhadap pemerintah. Ia mengatakan, 65 persen responden yakin pemerintahan Jokowi mampu membawa Indonesia lebih baik, dan 59,2 persen responden memprediksi jika dalam kurun waktu 1-3 tahun perubahan sudah dapat dirasakan.

"Ini merupakan modal politik paling berharga, karena publik memiliki harapan tinggi akan adanya perbaikan di masa depan di bawah pemerintahan Jokowi. Karena itu, political positioning presiden paling tepat adalah mengikuti kehendak rakyat, supaya tidak selalu dirongrong kekuatan politik busuk disekelilingnya," ujarnya.

Survei ini dilakukan dalam periode 16-22 Januari 2015 terhadap 1.200 responden di 34 provinsi. Adapun metode survei yang dikakukan yaitu acak bertingkat (multistage random sampling) dengan cara wawancara tatap muka. Tingkat margin of error survei ini 2,98 persen.(Dani Prabowo)