TRIBUNNEWS.COM - Ada pesan yang ingin disampaikan Presiden Joko Widodo (Jokowi) melalui pertemuannya dengan Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berlangsung pada Kamis (29/1/2015) di Bogor.

Menurut Ketua Pusat Studi Politik dan Keamanan Universitas Padjajaran Muradi, ada lima pesan yang ingin disampaikan Presiden melalui pertemuan tersebut.

"Saya melihatnya berbeda berkaitan dengan pertemuan Jokowi-Prabowo tersebut dibandingkan dengan perdebatan yang berkembang selama ini. Justru saya ingin menggaris bawahi bahwa ada pesan yang ingin disampaikan Jokowi dalam pertemuannya dengan Prabowo. Ada lima pesan yang saya tangkap dari pertemuan tersebut," kata Muradi melalui siaran pers yang diterima, Minggu (1/2/2015).

Pesan pertama, Jokowi ingin menyampaikan kepada partai politik pendukungnya yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Hebat (KIH) agar solid menyokong dia. Selama ini, menurut Muradi, Jokowi merasa hanya PDI-Perjuangan yang menyokongnya dalam menanggapi masalah penundaan pelantikan Komisaris Jenderal (Pol) Budi Gunawan sebagai Kapolri.

"Partai lainnya cenderung wait and see, padahal masalah pemilihan Kapolri ini makin rumit dan butuh soliditas partai pendukung," ucap Muradi.

Kedua, Jokowi ingin menyampaikan pesan kepada menteri atau pejabat setingkat menteri yang berasal dari nonpartai untuk ikut memikirkan permasalahan pengangkatan Kapolri ini. Muradi menekankan kurangnya peran Kepala Staf Kantor Kepresidenan Luhut Panjaitan terkait hal ini.

Ia menilai Luhut sedianya bisa menunjukkan perannya dalam melakukan komunikasi politik. "Bukan isu apabila yang pontang panting melakukan lobi dan menjadi penghubung antara Presiden dengan sejumlah pihak yang terkait dengan kekisruhan tersebut adalah Seskab, Andi Widjadjanto dan Mensesneg Pratikno. Padahal seharusnya ada juga Luhut Panjaitan, Kepala Staf Kantor Kepresidenan yang seharusnya melakukan komunikasi politik, sebagaimana yang menjadi deskripsi kerjanya," ucap Muradi.

Pesan lainnya yang ingin disampaikan Jokowi melalui pertemuan tersebut ditujukan kepada aliansi dan organisasi masyarakat sipil yang mendesak Presiden untuk berpihak kepada Komisi Pemberantasan Korupsi dan tidak melantik Budi Gunawan sebagai Kapolri.

Muradi menilai, pertemuan Jokowi-Prabowo berimplikasi bahwa desakan masyarakat bisa saja menarik gerbong dukungan dari Prabowo. Jika terjadi, Muradi berpendapat bahwa dukungan ini justru bisa menjadi dilema.

"Artinya Presiden Jokowi sudah menangkap pesan apa yang menjadi konsen dari koalisi masyarakat sipil tersebut dan biarkan Presiden memutuskan mana yang terbaik," kata dia.

Pesan keempat yang ingin disampaikan Presiden ditujukan kepada KPK dan Polri. Menurut Muradi, Jokowi cenderung ingin menegaskan bahwa akibat situasi yang tidak kondusif, masalah ketegangan antara KPK dan Kepolisian akan berakhir pada transaksi di tingkat elite.

Hal ini bisa membawa kerugian lebih besar bagi KPK maupun Polri. "Sehingga akan lebih baik untuk fokus pada penuntasan permasalahan tersebut dalam konteks penegakan hukum," ujar Muladi.

Pesan lainnya ingin ditujukan Jokowi kepada DPR. Muradi mengatakan, Jokowi ingin menegaskan bahwa konstelasi politik dapat saja berubah bergantung pada kepentingan dan kemungkinan dukungan yang saling menguntungkan.

Melalui pertemuan itu, Jokowi mengantisipasi kemungkinan sejumlah fraksi mempermasalahkan apa pun langkah yang diambil Presiden.

"Mengingat Jokowi juga telah mengantisipasi kemungkinan itu dengan melakukan pertemuan dengan Prabowo. Hal ini dipertegas oleh Prabowo bahwa selama untuk kepentingan publik maka KMP menjamin akan mendukung. Artinya pesan yang harus digarisbawahi bahwa perlu penekanan bahwa dukungan KIH harus tetap bulat pada Presiden apapun pilihan Presiden Jokowi," ucap Jokowi. (Icha Rastika)