TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Koordinator Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Puan Maharani mengatakan pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla akan membangun 5.000 pusat kesehatan masyarakat (Puskemas) di sepanjang wilayah perbatasan.

"Kondisi infrastruktur di perbatasan masih perlu banyak perbaikan dan perluasan. Masalah lainnya adalah soal ketimpangan atau kesenjangan yang berlangsung antara Indonesia dengan negara tetangga," kata Puan di Jakarta, Selasa (3/2/2015).

Puan mengatakan, pelbagai masalah di perbatasan dibahas secara mendalam dalam rapat paripurna tingkat menteri terkait perbatasan negara belum lama ini.

Selain masalah batas wilayah, kata Puan, dalam rapat itu dibahas juga masalah lain di antaranya kesenjangan ekonomi masyarakat di perbatasan.

Menurut Puan, masalah perbatasan harus ditangani dengan baik termasuk harus sinergisnya seluruh program pemerintah membangun wilayah perbatasan. Ia mengatakan, program yang menjadi skala prioritas dalam bentuk rencana jangka pendek, menengah, dan panjang harus segera dirumuskan.

"Perlu disusun dan diperhitungkan dengan baik mengingat lima tahun pemerintahan ini terus berjalan. Kebutuhan masyarakat di daerah perbatasan juga harus dipenuhi," ujar Puan.

Tidak hanya menyiapkan program, kata Puan, setiap lembaga dan kementerian diharapkan bisa bekerjasama dan bersinergi. "Bila tidak ditangani dengan baik, persoalan perbatasan negara tetap akan jadi pekerjaan rumah yang besar bagi siapapun pemerintahannya," tutur Puan.

Puan mengatakan, pemerintah saat ini belajar dari kelemahan dari pemerintahan lalu saat menangani masalah perbatasan. Program yang disusun lembaga dan kementerian, lanjut Puan, tidak berjalan seiring.

"Anggaran yang sudah disediakan pada tahun 2014 lalu nyatanya hanya terealisasi tidak lebih dari 17 persen saja," ujar Puan. Ia menjelaskan, anggaran yang dialokasikan pemerintah untuk kawasan perbatasan tahun 2015 sebesar Rp15,9 triliun.

Puan mengatakan, sebanyak 50 lokasi yang menjadi prioritas sasaran masuk dalam anggaran pembangunan kawasan perbatasan. Kementerian atai embaga negara yang terlibat juga menjadi 26 dari 27 kementerian atau lembaga.

"Paling tidak masalah perbatasan punya perkembangan yang baik dalam tiga tahun. Karena tidak mungkin juga terus dibahas apalagi setelah tahun ketiga, kita semua akan kembali menghadapi tahun politik. Bahasan kita tentu akan beda lagi," papar Puan.