Menteri Yuddy Tegaskan Tak Ada Suap Seleksi CPNS, Kalau Ada Oknum, Laporkan!
Menteri Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dari pihak mana pun dalam seleksi CPNS.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Agung Budi Santoso
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PANRB) Yuddy Chrisnandi menegaskan bahwa tidak akan ada intervensi dari pihak mana pun dalam seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS).
Kalau masih ada pihak-pihak yang menyatakan bisa meloloskan peserta tes CPNS, dipastikan bahwa hal itu merupakan penipuan. Demikian dikatakan Yuddy dalam rilis yang diterima, Minggu (8/2/2015).
Diungkapkan bahwa dalam seleksi CPNS tahun 2014 seluruhnya tes kompetensi dasar menggunakan sistem Computer Assisted Test(CAT). Dengan sistem ini, setiap proses dilaksanakan secara transparan, dan setiap tahapan bisa diketahui oleh public. Salah satu dampaknya, Putri Presiden Jokowi Kahiyang Ayu tidak lolos dan menjadi perhatian publik. Tetapi Presiden tidak memaksakan diri untuk meluluskan puteri tercintanya itu
“Teladan itu harus kita ikuti. Bupati, Walikota, Sekda, Kepala Dinas, Kepala BKD dan seluruh jajaran ASN harus siap dengan kenyataan itu,” tegasnya.
Yuddy menambahkan, semula banyak instansi yang masih akan menggelar tes kompetensi bidang (TKB). Tetapi dia menilai, di berbagai tempat TKB sering dimanfaatkan sebagai ajang KKN. Karena itu, Yuddy memutuskan, instansi yang belum menggelar TKB sampai November 2014 tidak boleh malakukan TKB. “Untuk melaksanakan KB harus mendapatkan ijin dari Menteri PANRB,” tegasnya.
Diakui, dalam seleksi CPNS 2014 ini ada keterlambatan dari beberapa instansi dalam mengumumkan hasilnya. Salah satunya, hal itu lantaran adanya afirmasi untuk beberapa daerah serta beberapa jabatan, seperti anak buah kapal misalnya.
“Tetapi semua proses itu berjalan secara transparan dan harus sesuai dengan prosedur yang sudah ditetapkan. Jadi masyarakat tak perlu khawatir dengan itu semua,” lanjut Yuddy.
Dalam pengarahannya, Menteri mengajak seluruh jajaran aparatur sipil negara untuk melakukan perubahan pola pikir dan budaya kerja, dari birokrat bermental priyayi menjadi birokrat yang melayani rakyat. Sebagai pelayan masyarakat, birokrat harus lebih dekat dengan rakyat.
“Kalau dulu selalu duduk manis di belakang meja, sekarang saatnya untuk sering-sering terjun ke lapangan, mendekati dan berkomunikasi dengan rakyat,” ujar Yuddy.
Dengan cara seperti itu, yang banyak dikenal dengan istilah blusukan, birokrat akan lebih memahami persoalan yang harus diprioritaskan untuk segera diselesaikan. Kalau toh anggaran yang ada relative kecil, bisa dikomunikasikan dan dicarikan jalan keluarnya bersama-sama.
Selain itu, aparatur negara tidak boleh lagi bekerja hanya dalam kotak masing-masing, mengedepankan ego sektornya masing-masing. “Kini saatnya untuk meninggalkan ego sektoral. Kita harus bahu membahu untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat,” imbuhnya.
Dalam memberikan pelayanan publik, mulai dari pelayanan dasar sampai pelayanan perijinan, aparatur negara harus melakukan secara ikhlas, dan selalu memberikan kemudahan. Jangan ada lagi keluhan masyarakat bahwa pelayanan berbelit-belit, lama, tidak jelas, mahal, diskriminatif dan sebagainya. Kalau masih ada birokrat yang melaksanakan pelayanan seperti itu, atau bahkan tidak memberikan, berarti tidak melaksanakan Undang-Undang No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
Dalam hal ini, ada sanksi berat, hingga pemberhentian dari jabatan. Karena itu, Yuddy mengajak seluruh jajaran ASN untuk memberikan pelayanan public dengan baik, berkualitas, dan sedapat mungkin memberikan kepuasan kepada masyarakat yang dilayani.
Yuddy menjelaskan, dengan pelayanan publik yang baik akan menciptakan persepsi baik yang pada gilirannya akan menumbuhkan keprcayaan masyarakat, baik local, domestic maupun masyarakat internasioal. Kepercayaan ini sangat besar maknanya, karena akan mendorong orang luar datang, baik wisatawan, maupun dunia usaha.
Wisatawan datang membawa uang untuk dibelanjakan, sehingga mengerakkan perekonomian setempat. Sementara dunia usaha akan menanamkan modalnya, yang pada gilirannya akan membutuhkan tenaga kerja, sehingga mengurangi penganguran, dan kemiskinan.
"Karena itu ASN harus mampu berpikir makro dan out of the box, dan selalu responsif terhadap permasalahan yang berkembang di tengah masyarakat,” tutur Yuddy.