TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Komjen Pol Badrodin Haiti menganggap dirinya sudah terbiasa dengan masa sulit. Paling berat yang dihadapinya ketika dirinya menjadi Kapolda Sulawesi Tengah menggantikan Oegroseno.

Situasi konflik sosial di Poso menjadi ujian paling berat dirinya sebagai pemimpin di kepolisian dibandingkan dengan menghadapi permasalahan kisruh KPK-Polri saat ini.

Usai menjabat sebagai Kapolda Banten pada 2005 silam Badrodin dipercaya memimpin kepolisian di Sulawesi Tengah untuk mengatasi konflik sosial.

Saat itu dirinya yang memerintahkan supaya eksekusi mati terhadap Tibo Cs segera dilaksanakan. Ia tahu saat itu risikonya begitu besar melakukan eksekusi terhadap Tibo karena akan mendapatkan perlawanan dari satu kelompok masyarakat yang mendukung Tibo di Sulawesi Tengah.

"Saya perintahkan saat itu segera dieksekusi sampai akhirnya konflik selesai," ungkap Badrodin di rumah dinasnya di Jalan Panglima Polim III Nomor 7A, Jakarta Selatan, Kamis (19/2/2015).

Badrodin mengakui usai mengeksekusi Tibo terjadi gejolak di Poso. Saat itu satu kelompok tidak senang terhadap dirinya. Sampai-sampai saat dirinya berkunjung ke sebuah Polsek dengan menggunakan helikopter warga melemparinya dengan batu. Tetapi hal tersebut tidak membuat nyali jenderal bintang tiga tersebut ciut, ia kembali ke Polsek esok harinya dengan menggunakan helikopter dan mengancam akan menarik polisi dari wilayah tersebut bila Polsek tidak diperbaiki. Akhirnya setelah berdialog dengan tokoh masyarakat suasana bisa kondusif dan Polsek pun diperbaiki.

"Memang itu (Saat jadi Kapolda Sulawesi Tengah) yang paling berat. Pukul 03.00 malam saja ada bom, kita cari (pelakunya)," ucap Badrodin.

Selesai dengan pemasalahan Polsek, keadaan kembali memanas dengan terjadi peristiwa penembakan. Saat itu jenazah korban dibawa ke rumah sakit Bala Keselamatan Palu. Badrodin datang dan langsung dihujat masyarakat. Tetapi pria berkumis tersebut tidak gentar. Dengan tegas ia mengatakan kepada masyarakat bahwa dirinya selaku Kapolda akan bertanggungjawab atas peristiwa tersebut.

"Memang mengeksekusi Tibo banyak yang menganggap tidak bagus dan berbahaya. Tetapi setelah kita menindak teroris di sana, itu baru masyarakat tahu bahwa ini (yang dilakukan) adalah dalam rangka penegakan hukum, sampai akhirnya masyarakat merasa senang dan aman," ungkapnya.

Usai menangani konflik di Sulawesi Tengah, Badrodin mendapat tugas baru di Bareskrim sebagai Direktur I Keamanan dan Transnasional. Masih ingat dengan tragedi Monas 1 Juni 2008 dimana massa Aliansi Kebangsaan Untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan (AKKBB) yang melakukan aksi di Monas tiba-tiba diserang massa Front Pembela Islam (FPI). Lagi-lagi Badrodin saat itu yang mampu menyelesaikannya lewat tindakan tegas.

Saat itu Badrodin yang masih menyandang pangkat bintang satu atas perintah Kapolri menghadap Kapolda Metro Jaya Irjen Pol Adang Firmansyah karena tidak mengambil tindakan atas peristiwa tersebut. Ia minta keputusan Kapolda Metro Jaya saat itu dalam mengambil tindakan sementara untuk teknisnya Badrodin siap melaksanakannya.

"Saat itu setuju, kemudian saya rapat dengan pejabat utama dan saya mengatakan perlu 400 brimob dan 200 reserse," ucapnya.

Kemudian pukul 05.00 WIB, Badrodin memimpin apel dan meminta massa dibubarkan. Setelah jumlah massa sedikit, ia pun meminta massa FPI yang ada di Monas diamankan termasuk saat itu Habib Rizieq. Kemudian ia memerintahkan seluruh markas FPI digeledah untuk mencari Munarman.

"Kita terus beri tekanan sehingga peritiwa tidak berlanjut," katanya.

Setelah itu, Badrodin dipercaya menjadi Kapolda Sumatera Utara menggantikan Nanan Sukarna setelah terjadi peristiwa tewasnya Ketua DPRD Sumatera Utara Aziz Angkat yang dipukuli demonstran pada 2009 silam. Badrodin pun bisa menyelesaikan persoalan tersebut dengan baik sampai akhirnya ia diangkat menjadi Kapolda Jawa Timur, kemudian menjadi menjadi Asisten Operasi Kapolri, barulah ia menyandang bintang tiga dengan jabatan sebagai Kabaharkam sampai akhirnya menjadi Wakapolri.

Menjadi Wakapolri, ia kembali dihadapkan persoalan KPK-Polri usai KPK menetapkan calon Kapolri yang diajukan presiden Jokowi menjadi tersangka. Ketegangan pun terjadi sampai akhirnya melalui Pengadilan Negeri Jakarta Selatan memutus penetapan Budi Gunawan sebagai tersangka tidak sah.

Selang beberapa hari Jokowi pun mengumumkan Badrodin Haiti sebagai calon Kapolri sementara Budi Gunawan batal dilantik menjadi Kapolri.

"Saya terbiasa menyelesaikan persoalan. Kalau di Polri dulu waktu eksekusi Tibo yang menjadi perhatian, kemudian persoalan di Sumatera Utara Ketua DPRD meninggal bisa diselesaikan. Itu sudah garis tangan saya menghadapi setiap ada persoalan. Bagi saya bila ada persoalan kita nikmati," ungkapnya.