Laporan Wartawan Tribunnews.com, Wahyu Aji

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi IV Viva Yoga Mauladi mengatakan, sikap Perdana Menteri Australia Tony Abbott soal bantuan untuk korban tsunami Aceh supaya Indonesia mempertimbangkan pembebasan dua terpidana mati kasus narkotika, tidak menghargai kedaulatan hukum.

Untuk itu dia meminta Presiden Joko Widodo menghentikan impor sapi Australia.

"Kami mendesak pemerintah menghentikan impor sapi dari Australia baik indukan, betina produktif atau daging beku, Australia harus tahu pasar terbesar, yaitu 60 persen adalah Indonesia. Kalau tidak hormati Indonesia, saya desak untuk menolak impor sapi dari Australia," kata Viva di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Selasa (24/2/2015) kemarin.

Menurutnya, sikap Abbott tidak menghargai kedaulatan hukum Indonesia.

"Ini kan menyangkut narkoba, kenapa ada WN yang menyalahi aturan ketika dihukum lalu menyalahkan kita? Sambil mengungkit budi baik saat tsunami, itu sangat kerdil dan tidak bermartabat sebagai bangsa yang merdeka," katanya.

Politikus PAN ini mengatakan, setelah kerja sama impor sapi dari Australia dihentikan, kebutuhan daging sapi bisa diakali dengan impor dari negara lain, seperti New Zealand dan Kanada.

"Kan ada New Zealand dan Kanada, tidak usah khawatir," katanya.

Selain itu Viva menyebutkan, sekarang adalah waktu yang tepat bagi Joko Widodo untuk membuktikan janji swasembada pangan. Karena Indonesia tidak akan rugi jika menghentikan impor sapi dari Australia, karena masih ada sumber daging yang lain.

“Abbott tidak menghargai kedaulatan hukum Indonesia mengaitkan bantuan kemanusiaan tsunami Aceh dengan grasi hukuman mati warga Australia. Sekarang berani gak Pemerintahan Jokowi?. Pemerintah harus serius swasembada pangan, sekarang seluruh produk pangan 100 persen impor, gandum, jagung, gula, susu, daging, beras, semuanya impor, janjinya tiga tahun ini swasembada, sekarang kami tagih," katanya.