TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Peneliti Populi Center, Nico Harjanto menilai pro kontra pelaksanaan hukuman mati yang hingga kini masih ramai lantaran kesalahan pemerintahan sebelumnya, pada pemerintahan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono.

"Pada pemerintahan sebelumnya di era pemerintahan presiden SBY, itu ditunda terus. Permintaan grasi tidak proses," ujar Nico dalam diskusi Populi Center dan SMART FM di Menteng, Jakarta, Sabtu (7/3/2015).

Menurut Nico, kesalahan SBY terletak pada sikap zero enemy. Hal itu berdampak pada urusan yang membahayakan Indonesia, dan bisa membuat dimusuhi, diserahkan kepada pemerintahan selanjutnya, yakni Jokowi-JK.

"Policy (kebijakan) SBY itu kan zero enemy. Menenggelamkan kapal kecil aja tidak berani. Jadi urusan (yang berpontensi dimusuhi negara lain) biarlah penerus yang mengurus,' ujarnya.

Nico memberi saran kepada pemerintahan Jokowi-JK yaitu menegakkan hukum bagi Terpidana yang memang sudah divonis pada pemerintahan sebelumnya. Namun, Nico memberi catatan ke depan bahwa untuk hukuman mati, peraturannya harus direvisi kembali.

"Ini kan mereka divonis pemerintah lalu. Jadi Jokowilah yang kemudian melakukan hasil vonis tersebut. Karena itu untuk sekarang silakan dipercepat hukuman mati. Namun, untuk ke depannya harus direvisi kembali," tutur Nico.