Jaksa Agung Harus Koordinasi Presiden Jokowi Jika Kesulitan Tangani Perkara BG
Hal itu terkait pelimpahan perkara Jenderal Bintang Tiga itu dari KPK kepada Kejaksaan Agung.
Penulis: Ferdinand Waskita
Editor: Hendra Gunawan
Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita
TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Kejaksaan Agung mengambil tindakan yang tidak tepat jika menyerahkan perkara Budi Gunawan kepada kepolisian. Hal itu terkait pelimpahan perkara Jenderal Bintang Tiga itu dari KPK kepada Kejaksaan Agung.
"Kalau ini tidak tepat," kata Anggota Komisi III DPR Arsul Sani ketika dikonfirmasi, Senin (9/3/2015).
Arsul lalu mengungkapkan alasan mengapa hal itu tidak tepat jika dilakukan Kejaksaan Agung. Pertama, penyerahan perkara Budi Gunawan kepada kepolisian akan menurunkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah dan lembaga hukum.
"Kalau misalnya mau seperti itu harusnya Jaksa Agung menolak saja dari awal," kata Arsul.
Politisi PPP itu mengingatkan lembaga penegak hukum tidak mengambil keputusan berdasarkan tekanan. Tetap dengan alasan pertimbangan hukum.
"Kalau dia mengalihkan apa alasannya? saya tidak melihat ada keharusan menyerahkan ke Polri. Kalau Jaksa Agung kesulitan, ya kembali ke presiden, meminta presiden untuk memimpin koordinasi antara Jaksa Agung dan kepolisian," ujarnya.
