Laporan Wartawan Tribunnews.com, Ferdinand Waskita

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Umum DPP Hanura Wiranto ikut menanggapi rencana adanya jabatan Wakil Panglima TNI. Wiranto mengakui pernah mengusulkan posisi tersebut.

Usulan Wakil Panglima TNI disampaikan saat Wiranto menjabat Panglima TNI, lalu diangkat sebagai Menkopolhukam. Saat era Presiden Soeharto, kata Wiranto, Panglima TNI selalu dari TNI Angkatan Darat.

"Saat saya jadi panglima dan kemudian menkopolhukam, pengganti saya tidak ada yang matang. Yang bagus dari AL," kata Wiranto kepada wartawan di kantor DPP Hanura, Jakarta, Jumat (20/3/2015).

Menurut Wiranto, dalam kondisi seperti itu dibutuhkan posisi Wakil Panglima TNI agar terdapat kelengkapan yang utuh untuk mengendalikan pertahanan keamanan nasional.

‎"Kemudian dihapuskan, dianggap seluruh matra kini tahu betul operasi keamanan. Kalau dihidupkan alasannya apa? Saya harus ketemu Pak Moeldoko dulu," sambung Wiranto.

Sebelumnya, Panglima TNI Jenderal Moeldoko menyampaikan adanya rencana melakukan reorganisasi TNI. Salah satu hal yang akan direalisasikan adalah hadirnya jabatan Wakil Panglima TNI.

Moeldoko mengusulkan langsung reorganisasi TNI kepada Presiden Joko Widodo dalam rapat terbatas di Istana Jakarta, Selasa (17/3/2015). Menurut Moeldoko, Presiden menyetujui reorganisasi TNI asalkan bertahap.

"Masalah reorganisasi, di antaranya ada Wakil Panglima TNI. Diharapkan Wakil Panglima TNI itu kalau tidak ada Panglima TNI, dia bisa action," kata Moeldoko seusai rapat bersama Presiden.

Jabatan Wakil Panglima TNI sebelumnya pernah ada, tetapi kemudian dihapus pada masa pemerintahan KH Abdurrahman Wahid atau Gus Dur.