Laporan Wartawan Tribunnews.com, Adi Suhendi

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Ketua Forum Masyarakat Pemantau Parlemen Indonesia (Formappi) Sebastian Salang mengungkapkan bahwa permainan anggaran dibalik pembahasan APBN maupun APBD faktanya ada. Tetapi dari periode ke
periode permainan itu tetap ada hanya modusnya saja yang berubah.

"Kecenderungannya makin ke sini makin canggih polanya," ungkap Sebastian dalam diskusi Perspektif Indonesia di Gado-Gado Boplo, Menteng, Jakarta Pusat, Sabtu (21/3/2015).

Dijelaskan dia, di DPR RI pola permainan anggaran semakin halus sehingga sulit terdeteksi. Tetapi berbeda dengan di daerah justru lebih kasar sehingga permainannya mudah tercium.

"Kalau dicermati permainan di daerah lebih norak, lebih jorok, bahkan ada kadang-kadang di daerah pembahasan di komisi itu diabaikan, ketika itu masuk ke Banggar, ketika proses pembahasan di banggar bisa diganti pimpinan DPRD," ungkapnya.

Celakanya, kepala daerah tidak berani melawan oknum legislatif yang bermainan anggaran. Hal tersebut dikarenakan kepala daerahnya pun menginginkan kue anggaran yang sama, kemudian di antara kedua belah pihak sudah tahu sama tahu.

"Ada juga proses pembahasan karena tidak ketemu (kesepakatan) eksekutif dan legislatif, maka kemudian ada di daerah yang bupatinya sudah deh ini anggaran infrastruktur silakan kalian bagi. Itu dibagi (alokasi anggaran) saja sesuai kepentingan wilayah anggotanya," ungkapnya.

Sehingga jangan heran bila pembangunan infrastruktur tidak merata, karena tergantung anggota DPRD berdasarkan daerah pemilihannya.

"Makanya ada jalan yang aspalnya hanya 100 sampai 200 meter aspalnya bagus lewat dari situ karena bukan wilayahnya tidak diaspal," ungkapnya.