TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA - Pakar Sejarah Azyumardi Azra menegaskan peredaran ideologi Islam State Iraq dan Syria (ISIS) sama sekali tidak ada hubungannya dengan demokrasi di Indonesia.

Berdasarkan sejarah radikalisasi berkembang lebih cenderung terjadi akibat pemerintahan yang otoriter.

"ISIS tidak terkait demokrasi. Kalau semakin otoriter negara maka semakin radikalisasi. Untung kita punya Pancasila,"ujar Azyumardi setelah menghadiri acara "International Conference on Terrorism and ISIS," di Jakarta International Expo, Jakarta, Senin (23/3/2015).

Mantan Rektor Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah ini menyatakan potensi ISIS memang bisa berkembang di Indonesia. Namun, perkembangan ISIS hanya akan berkembang yang didominasi oleh pemain lama.

"Peluang ISIS tak ada di Indonesia tapi kita harus waspadai ekonomi buruk dan politik yang ambruk. Kita harus menjaga stabilitas ekonomi dan politik,"ucap Azyumardi.

Azyumardi menuturkan sebagai negara yang menganut ideologi Pancasila, Indonesia bukanlah tempat yang tepat bagi paham radikal.

Ia menganalogikan tempat yang subur bagi perkembangan ISIS karena Indonesia selalu mengendepankan integrasi dengan berbagai perbedaan baik suku, agama dan ras.

"Kalau di luar itu lebih teranealisasi dan tak sensitif pada budaya lokal. Kalau kita selalu saling berbagi dan tradisi yang dipertahankan," ujar Azyumardi.